Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPRD akui anggaran sidang paripurna HUT Jakarta telan Rp 1,3 M

DPRD akui anggaran sidang paripurna HUT Jakarta telan Rp 1,3 M petisi bubarkan DPRD DKI. change.org.©2013 Merdeka.com

Merdeka.com - Dalam sepekan ini, DPRD DKI Jakarta disorot tajam oleh publik. Bukan karena prestasinya yang dinilai, namun disebabkan besaran anggaran untuk pelesiran ke luar negeri dan sidang paripurna dalam rangka HUT ke 486 Jakarta.

Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD DKI Mangara Pardede membantah jika pihaknya menghambur-hamburkan anggaran pada rapat paripurna HUT ke 486 Jakarta. Tapi mereka mengakui anggaran sebesar Rp 1,3 miliar seperti yang dirilis LSM FITRA adalah benar.

"Anggaran Rp 1,3 sekian miliar benar," kata Mangara, Jakarta, Kamis (6/6).

Namun demikian, Mangara menegaskan, anggaran sebesar itu tidak semuanya dihabiskan untuk rapat paripurna DPRD dalam HUT ke 486 Jakarta.

Pihaknya membantah jika alokasi dana sebesar Rp 87.100.000 untuk penyusunan naskah pidato Ketua DPRD DKI, Ferrial Sofyan di acara HUT DKI. Dirinya berdalih jika ada kesalahan penulisan anggaran.

"Itu salah. Yang benar penyusunan naskah pidato pimpinan DPDR satu tahun anggaran, jadi mulai bulan Januari sampai Desember," jelasnya.

Sedangkan untuk pos anggaran lainnya, seperti pelaksanaan rapat paripurna istimewa HUT DKI sebesar Rp 782.295.000, diakui Mangara memang seperti itu. Namun, dirinya menampik dana tersebut akan digunakan seluruhnya.

"Di tahun 2013 ini tak mengundang artis, sehingga dari pos anggaran Rp 782.295.000 hanya kita pakai Rp 245.400.000. Masih ada sisa Rp 536.895.000," tegas Mangara.

Demikian juga pada anggaran penyusunan naskah juga tidak terpakai seluruhnya. Menurut Mangara, hingga perayaan HUT DKI 22 Juni 2013 mendatang, anggaran yang terserap diprediksi sebesar Rp 40.540.000.

"Kemarin ini kan ada anggota dewan dari Los Angles datang, pimpinan kasih sambutan. Selain itu rapat-rapat paripurna pun sering, jadi dana itu masih kecil lah, masih wajar," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) kembali menyampaikan data soal anggaran fantastis yang dipakai DPRD DKI Jakarta. Setelah pelesiran dengan Rp 1,8 miliar, kini FITRA melansir data DPRD DKI menghabiskan Rp 1,3 miliar hanya untuk menggelar rapat paripurna dalam rangka HUT ke 486 Jakarta.

"Ulah yang lebih aneh dilakukan anggota dewan Jakarta ini, yakni alokasi anggaran untuk rapat paripurna dalam rangka HUT Jakarta yang akan menghabiskan anggaran sebesar Rp 1.331.095.000," ungkap Direktur Investigasi dan Advokasi FITRA, Uchok Sky Khadafi kepada merdeka.com, Jakarta, Selasa (4/6).

(mdk/ian)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Anggota DPRD DKI Jakarta Terima THR, Segini Besarannya
Anggota DPRD DKI Jakarta Terima THR, Segini Besarannya

Semua anggota DPRD DKI akan menerima THR tahun ini

Baca Selengkapnya
DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna
DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna

DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.

Baca Selengkapnya
Pimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat
Pimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat

DPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Jakarta Telan Biaya Rp22,2 Miliar, Heru Budi Ungkap Bagian yang Diperbaiki
Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Jakarta Telan Biaya Rp22,2 Miliar, Heru Budi Ungkap Bagian yang Diperbaiki

Proyek tersebut berada di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya
DPR Sahkan RUU DKJ jadi Undang-Undang, PKS Menolak
DPR Sahkan RUU DKJ jadi Undang-Undang, PKS Menolak

DPR mengesahkan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi UU dalam rapat paripurna ke-14.

Baca Selengkapnya
RUU DKJ, Anggota DPD Dorong Pendanaan Khusus Jakarta dari APBN
RUU DKJ, Anggota DPD Dorong Pendanaan Khusus Jakarta dari APBN

DPD menilai, atribusi wewenang kepada Wapres harus berdasarkan pelimpahan Presiden.

Baca Selengkapnya
Rugikan Negara Rp69,1 Miliar di Kasus Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dituntut 5 Tahun
Rugikan Negara Rp69,1 Miliar di Kasus Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dituntut 5 Tahun

aksa KPK juga membebankan Dudy dengan membayar uang pengganti.

Baca Selengkapnya
Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu
Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu

Sebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.

Baca Selengkapnya
Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi
Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi

Terdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Baca Selengkapnya