Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPD PDIP Siapkan 3 Nama Pimpinan Definitif DPRD DKI Jakarta, DPP Belum Putuskan

DPD PDIP Siapkan 3 Nama Pimpinan Definitif DPRD DKI Jakarta, DPP Belum Putuskan Gedung Baru DPRD DKI Jakarta. ©2019 Merdeka.com/Iqbal S Nugroho

Merdeka.com - DPD PDIP DKI Jakarta mengusulkan tiga nama calon pimpinan definitif DPRD DKI Jakarta. Tiga nama tersebut yaitu Gembong Warsono, Prasetyo Edi Marsudi, dan Ida Mahmudah. Namun dari tiga nama ini, DPP PDIP belum menetapkan siapa yang ditunjuk menjadi pimpinan DPRD DKI Jakarta.

PDIP akan mendapat kursi Ketua DPRD DKI Jakarta karena memperoleh kursi terbanyak dalam Pemilu 2019. Sekretaris DPD PDIP DKI Jakarta, Gembong Warsono menyampaikan penunjukan pimpinan DPRD merupakan kewenangan DPP.

"DPP belum menyerahkan kepada DPD partai sehingga kita masih menunggu keputusan DPP. Karena untuk pimpinan dewan itu domainnya DPP," jelasnya dihubungi merdeka.com, Rabu (18/9).

Tiga nama yang diusulkan, lanjutnya, akan diputuskan DPP. Gembong mengatakan, bisa saja DPP tidak menunjuk tiga nama yang diusulkan.

"Apakah ngambil dari tiga itu, apakah ngambil dari 25 (anggota DPRD DKI Jakarta), itu kewenangan DPP pada prinsipnya," ujarnya.

Lambannya DPP memutuskan nama pimpinan definitif ini menurutnya karena banyak yang diurus DPP, tak hanya pimpinan DPRD DKI Jakarta. Gembong juga menegaskan tak ada tarik ulur nama di internal PDIP terkait siapa yang harus duduk di kursi pimpinan.

"Yang diurus bukan Jakarta saja kan, seluruh Indonesia. Karena memang pimpinan dewan baik provinsi maupun kabupaten/kota, semua diputuskan di DPP. Sehingga bukan masalah tarik ulur, masalahnya yang dibahas bukan hanya Jakarta. Soal itu saja," kata Gembong.

Gembong menambahkan, Sekwan telah berkirim surat ke DPD dan DPP PDIP terkait pimpinan definitif ini. Partainya, kata Gembong, pasti akan segera mengeluarkan.

"Pasti partai akan mengeluarkan pada saat yang tepat lah nanti," ujarnya.

Dari tiga nama tersebut, siapapun nanti yang akan ditunjuk, anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta akan menerima dan mendukung sepenuhnya keputusan DPP.

"Kita ini kan terpimpin. Jadi keputusan DPP itu yang terbaik. Prinsipnya kan itu. Keputusan DPP terbaik untuk Jakarta, untuk partai, pertimbangannya untuk Jakarta ini kan banyak," pungkasnya.

(mdk/lia)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pimpinan DPR Pastikan UU MD3 Tak Direvisi Sampai Periode 2024 Berakhir

Pimpinan DPR Pastikan UU MD3 Tak Direvisi Sampai Periode 2024 Berakhir

apakah berpeluang untuk dibahas saat periode selanjutnya, Dasco tak menjawab secara rinci.

Baca Selengkapnya
Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu

Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu

Sebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.

Baca Selengkapnya
Handphone Tiga Pimpinan DKPP Diretas

Handphone Tiga Pimpinan DKPP Diretas

Namun mereka memutuskan untuk tidak melaporkan peristiwa itu ke kepolisian.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pemprov DKI Mulai Bertahap Menata Identitas Warga Berdomisili Luar Jakarta

Pemprov DKI Mulai Bertahap Menata Identitas Warga Berdomisili Luar Jakarta

tertib administrasi kependudukan perlu diberlakukan demi kepentingan masyarakat secara luas

Baca Selengkapnya
Jawaban Kocak Komeng 'Uhuy' Dilirik Maju Pilkada Depok: Saya Aja di DPD Belum Pelantikan, Harusnya Mungkin Cepetikan

Jawaban Kocak Komeng 'Uhuy' Dilirik Maju Pilkada Depok: Saya Aja di DPD Belum Pelantikan, Harusnya Mungkin Cepetikan

Komeng mengaku saat ini masih menunggu perkembangan untuk dilakukan pelantikan sebagai DPD.

Baca Selengkapnya
PKS DKI Usung Sohibul Iman, Eks Wakil Ketua DPRD hingga Mardani Ali Sera untuk Pilkada DKI

PKS DKI Usung Sohibul Iman, Eks Wakil Ketua DPRD hingga Mardani Ali Sera untuk Pilkada DKI

Tetapi, keputusan akhir tetap ada di DPP karena diyakini tidak akan sembarangan menentukan dukungan untuk calon gubernur maupun wakil gubernur yang diusungnya

Baca Selengkapnya
Pakar Nilai DPD RI Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu Tak Memiliki Landasan Hukum, Ini Dalilnya

Pakar Nilai DPD RI Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu Tak Memiliki Landasan Hukum, Ini Dalilnya

Rullyandi menilai, persetujuan pembentukan pansus oleh anggota dan pimpinan DPD RI ini pun melanggar UU MD3.

Baca Selengkapnya
DPD Bentuk Pansus Pemilu Dinilai Langgar UU MD3

DPD Bentuk Pansus Pemilu Dinilai Langgar UU MD3

Seluruh pimpinan dan anggota DPD yang menyetujui pembentukan pansus itu kecurangan pemilu harus diproses Badan Kehormatan DPD RI.

Baca Selengkapnya
PDIP Mengaku Khilaf Pernah Calonkan Gibran Jadi Wali Kota Solo, Singgung Nepotisme Jokowi

PDIP Mengaku Khilaf Pernah Calonkan Gibran Jadi Wali Kota Solo, Singgung Nepotisme Jokowi

Hasto menjelaskan, PDIP berani mencalonkan Gibran kala itu lantaran melihat kepemimpinan Presiden Jokowi yang dinilai telah memberikan dampak baik bagi RI.

Baca Selengkapnya