DKI ogah bangun jika persoalan lahan RS Sumber Waras belum jelas

Selasa, 28 November 2017 12:56 Reporter : Hari Ariyanti
DKI ogah bangun jika persoalan lahan RS Sumber Waras belum jelas Rumah Sakit Sumber Waras. ©2016 Merdeka.com/ronauli

Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga S Uno, memastikan pihaknya tak akan melanjutkan pembangunan RS Sumber Waras sebelum persoalan lahannya terang dan jelas. Saat ini pihaknya menunggu hasil audit WTP.

Ada dua rekomendasi badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang akan dilakukan pihaknya, salah satunya yaitu memohon pengembalian dana Rp 191 miliar sebagai kelebihan bayar. "Karena ini di atas nilai yang sudah ditetapkan oleh BPK atau dibatalkan pembeliannya. Jadi sebelum itu selesai, sebelum Sumber Waras itu clear permasalahannya, dari segi akuntansinya dan legalnya kami belum bisa menindaklanjuti pembangunan rumah sakitnya," jelasnya, Selasa (28/11).

Dia berharap persoalan ini segera dapat diselesaikan. "Saya harap ini bisa cepat diselesaikan sesuai dengan road to (menuju) WTP itu," ujarnya.

Diketahui, BPK DKI menyebutkan pembelian lahan Sumber Waras merugikan negara hingga Rp 191 miliar. Namun dalam perkembangannya, ada perubahan nilai kerugian setelah digelar audit investigasi oleh BPK yakni sebesar Rp 173 miliar.

Kerugian terjadi karena ada perbedaan nilai jual objek pajak tanah (NJOP). BPK menilai NJOP yang ada di Jalan Tomang Utara, sedangkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menilainya di Jalan Kyai Tapa.

Mengenai alokasi anggaran kesehatan dalam APBD 2018, Sandi mengatakan anggaran program kesehatan yang dilaksanakan pemerintahan sebelumnya yang berjalan baik tidak dikurangi. Pihaknya juga akan fokus pada anggaran untuk RSUD yang masih kekurangan.

"Jadi anggaran kesehatan kita fokuskan untuk RSUD kemarin yang kekurangan kita pantau terus dan alhamdulillah yang saya lihat ada sinergi yang baik antara RSUD untuk saling membantu," jelasnya.

Pihaknya juga akan memaksimalkan dana BPJS untuk penambahan anggaran bagi RSUD. Saat ini diakui pencairan dari BPJS agak terlambat sehingga pihaknya akan menindaklanjutinya dengan fasilitas bridging. "Bridging itu bisa diselesaikan dengan fasilitas yang Bank DKI bisa berikan pada RSUD karena toh akhirnya akan diselesaikan oleh pemprov melalui BPJS," tandasnya. [lia]

Topik berita Terkait:
  1. Kasus Sumber Waras
  2. Jakarta
Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini