Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Djarot tak yakin pemindahan ibu kota dilakukan 3 tahun ke depan

Djarot tak yakin pemindahan ibu kota dilakukan 3 tahun ke depan Djarot Syaiful Hidayat. ©2017 Merdeka.com

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyambut baik wacana pemindahan ibu kota negara Indonesia ke Palangkaraya. Sebab pemindahan itu membuat beban Jakarta berkurang.

"Kalau (rencana pemindahan ibu kota) seumpama itu (terjadi) kita justru malah lega," kata Djarot di Balai Kota Jakarta, Jakarta, Rabu (5/7).

Djarot mengaku DKI Jakarta siap kapan saja bila ibu kota negara berpindah ke Palangkaraya. Namun dia tak yakin bila pemindahan ibu kota negara itu bisa dilakukan dalam waktu dekat.

"Rencana itu bagus tapi apa iya dalam waktu dekat bisa dipindah ke Palangkaraya, kalau kami dari DKI siap-siap saja tapi saya tidak yakin bisa dilakukan dalam waktu 1,2,3 tahun ini," kata Djarot.

Djarot menuturkan idealnya ibu kota negara memang fokus pada pusat pemerintahan. Di beberapa negara besar seperti Australia dan Belanda yang terpisah antara pusat pemerintahan dengan kota dagang, Kota Industri, kota pendidikan dan kota wisata.

Sementara di Indonesia, Jakarta sebagai ibu kota justru menjadi kota yang segala ada.

"Idealnya ibukota negara fokus sebagai kota pemerintahan, nah itu kan beberapa waktu lalu saya pernah katakan Jakarta itu kota segalanya ada, kota dagang, kota industri, kota pendidikan dan kota wisata juga," papar Djarot.

(mdk/ded)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Tegaskan Gubernur DKI Jakarta Dipilih Rakyat

Jokowi Tegaskan Gubernur DKI Jakarta Dipilih Rakyat

Jokowi menyampaikannya dalam rapat membahas RUU DKJ bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju.

Baca Selengkapnya
Jakarta Bukan Lagi jadi DKI, Heru Budi: Masih Ada Waktu Transisi, Sedang Berproses DKJ

Jakarta Bukan Lagi jadi DKI, Heru Budi: Masih Ada Waktu Transisi, Sedang Berproses DKJ

Sebelumnya, Baleg DPR RI mengatakan Jakarta telah kehilangan status sebagai Daerah Khusus Ibukota (DKI) sejak 15 Februari 2024 lalu

Baca Selengkapnya
Jokowi Sindir Kantor Pemda Dicat Sesuai Warna Parpol Penguasa

Jokowi Sindir Kantor Pemda Dicat Sesuai Warna Parpol Penguasa

Menurut Jokowi, setiap daerah harus menonjolkan keunggulan yang dimiliki agar setiap daerah memiliki perbedaan.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Akibat Ketemuan dengan Sang Pujaan Hati, Prajurit TNI AD Ini Mengaku Baru Dua Kali ke Jakarta

Akibat Ketemuan dengan Sang Pujaan Hati, Prajurit TNI AD Ini Mengaku Baru Dua Kali ke Jakarta

Seorang Prajurit TNI AD asal Biak Provinsi Papua mengaku baru dua kali menginjakkan Kakinya ke Ibu Kota Jakarta.

Baca Selengkapnya
Polisi Belum Kembalikan Berkas Perkara Firli, Begini Respons Kejati

Polisi Belum Kembalikan Berkas Perkara Firli, Begini Respons Kejati

Kejati DKI Jakarta memastikan tidak ada konsekuensi apapun, jika polisi belum selesai melengkapi petunjuk JPU meski melewati tenggat waktu.

Baca Selengkapnya
Cagub DKI Jakarta Ditentukan Prabowo, Tak Mesti Kader Gerindra

Cagub DKI Jakarta Ditentukan Prabowo, Tak Mesti Kader Gerindra

Partai Gerindra tidak mengharuskan kadernya untuk maju sebagai calon gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.

Baca Selengkapnya
DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna

DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna

DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.

Baca Selengkapnya
Jokowi Kumpulkan Kepala Desa di Istana, Ini yang Dibahas

Jokowi Kumpulkan Kepala Desa di Istana, Ini yang Dibahas

Jokowi mengumpulkan Aliansi Lintas Asosiasi Kepala Desa di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (29/12).

Baca Selengkapnya
Tolak Gubernur Ditunjuk Presiden, PKB Dukung Usulan Wali Kota Dipilih Lewat Pilkada Diatur dalam RUU DKJ

Tolak Gubernur Ditunjuk Presiden, PKB Dukung Usulan Wali Kota Dipilih Lewat Pilkada Diatur dalam RUU DKJ

PKB setuju usulan PKS itu karena setelah RUU DKJ ditetapkan menjadi undang-undang, maka Jakarta bakal berganti status.

Baca Selengkapnya