Merdeka.com - Usulan RAPBD DKI 2020 atau KUA-PPAS APBD 2020 sedang menjadi sorotan. Bagaimana tidak, Pemprov DKI menganggarkan pengadaan lem aibon sebesar Rp82 miliar. Sungguh fantastis.

Mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat angkat bicara mengenai kelalaian Pemprov DKI itu. Menurutnya, Gubernur DKI Anies Baswedan harus menindak tegas oknum PNS yang lalai atau salah memasukkan mata anggaran.

"Kalau disengaja (input anggaran) itu bodoh banget. Tentunya ada faktor kesengajaan, kalau saya ya diundang saja, dipanggil, kalau memang terbukti ya udah selesaikan, ya nonjob (pecat)," kata Djarot di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10).

Djarot mengingatkan pentingnya e-budgeting dalam penyusunan anggaran. Dengan demikian, semua orang bisa mengawasi.

"Ini sebetulnya pentingnya elektronik budgeting, pentingnya transparansi. Dengan terbuka seperti ini maka bukan hanya anggota dewan yg melihat, menyisir anggaran, mencermati anggaran, tapi juga masyarakat bisa melihat," ucapnya.

Bukan Lagi Disisir, Tapi Diserit

Anggota Komisi II DPR itu juga mengimbau agar anggaran DKI itu tidak hanya disisir melainkan diserit atau disisir yang lebih rapat. Dengan demikian, penyusupan anggaran bisa diminimalisir.

"Kalau di anggaran aneh-aneh, bukan hanya disisir, disisir itu kan gede-gedeya, yang penting itu zaman saya dulu itu namanya serit, sisir kecil rapat buat kutu. Tentu ada yang lolos ya. Kenapa, karena dalam anggaran itu tidak mungkin bisa sempurna 100 persen, tapi kita minimal bisa mengamankan supaya anggaran itu tidak bocor. Sebaiknya bukan disisir untuk DKI, tapi zaman dulu kita diserit," jelasnya.

Menurutnya, penyusupan anggaran ini telah terjadi sejak tahun-tahun sebelumnya, bahkan ia tahu persis bagian penyusupan itu bisa masuk ke APBD.

"Saya tahu persis bagaimana penyusupan anggaran itu, sehingga kita (dulu) sempat bersitegang dgn DPRD. Dan akhirnya kita menggunakan apbd tahun sebelumnya, kita gagal mencapai kesepakatan. Karena banyaknya anggaran yang disusupi masuk, makanya kita bikin E-Budgeting, itu betul-betul ada kuncinya, ada passwordnya, siapa yg boleh masuk. Itu bisa kita lacak," ucapnya.

Meski demikian, Djarot menyebut kesalahan anggaran-anggaran aneh di DKI saat ini bukanlah kesalahan Anies Baswedan. "Ini bukan semata-mata kesalah pak anies, tapi kita bisa lacak siapa yang menginput, siapa yang mengetuk anggaran itu, dan itu sengaja atau tidak sengaja dari E-Budgeting," katanya.

Ada Anggaran Bolpoin Rp124 Miliar

Sebelumnya, Pengadaan bolpoin sebesar Rp124 milliar oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta menuai sejumlah kritikan. Besaran anggaran tersebut sempat dibeberkan oleh Fraksi PSI DPRD DKI.

Hasil tangkap layar dari website apbd.jakarta.go.id yang diperoleh PSI tertuliskan jenis bolpoin yang digunakan yakni pen drawing. Rencananya bolpoin tersebut diperuntukkan bagi 98.000 pegawai.

Dalam data itu juga dituliskan setiap bulan pegawai mendapatkan satu buah bolpoin dengan harga satuan Rp105.000 selama setahun.

Anggota Fraksi PSI DPRD DKI, William Aditya menyatakan, data tersebut didapatkannya sebelum website anggaran milik Pemprov DKI Jakarta diturunkan pada 11 Oktober 2019.

Reporter: Delvira Hutabarat