Djarot minta Setneg serahkan sertifikat lahan Monas atas nama Pemprov DKI
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful berharap sertifikat hak lahan Monumen Nasional (Monas) atas nama Pemprov DKI Jakarta. Karena selama ini Monas belum memiliki sertifikat.
Djarot mengatakan, sertifikat Monas bisa keluar pada hari Minggu (20/8) berbarengan dengan penyerahan sertifikat lahan BMW oleh Presiden Joko Widodo. Namun hal itu urung dilakukan karena masih terdapat tarik ulur dengan Sekretaris Negara.
"Saya sampaikan bahwa Monas itu sudah tercatat sebagai asetnya DKI, oleh sebab itu saya meminta kemarin pada Pak Presiden supaya itu dimasukkan dalam aset DKI, sehingga sertifikat atas nama DKI," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (21/8).
Menurut mantan Wali Kota Blitar ini, Presiden Jokowi sudah setuju sertifikat Monas atas nama DKI. Nantinya jika Monas resmi kepemilikannya atas DKI akan memudahkan pengalokasian anggaran untuk pemeliharaan.
"Kalau itu masuk dalam sertifikat DKI maka kita akan bisa mengalokasikan anggaran untuk perbaikan dan revitalisasi Monas secara berkelanjutan. Kan di Monas sudah ada UPK (Unit Pengelola Kawasan) Monas," jelasnya.
Bukan hanya Monas, Djarot juga berharap Gedung Pola Tugu Proklamasi dilimpahkan kepada Pemprov DKI Jakarta. Tujuannya untuk mempermudah Pemprov DKI melakukan perawatan karena selama ini gedung pola terlihat tidak terurus.
"Saya sampaikan kepada Setneg limpahkan itu tanggungjawabnya kepada DKI. Sehingga kami bisa merevitalisasi gedung pola. Oleh karenanya berdasarkan hal itu kami minta supaya Monas sertifikat atas nama Pemprov," pungkasnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Sindir Kantor Pemda Dicat Sesuai Warna Parpol Penguasa
Menurut Jokowi, setiap daerah harus menonjolkan keunggulan yang dimiliki agar setiap daerah memiliki perbedaan.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Ingatkan Warga Balik Mudik Tak Bawa Saudara ke Jakarta Tanpa Jaminan Pekerjaan
Pemprov DKI Jakarta mencatat 80 persen sudah kembali ke ibu kota.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Sindir Kapolri: Suara-Suara Rakyat Harapkan Polri Netral Tak Dukung Paslon Tertentu
Sekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemprov DKI Mulai Bertahap Menata Identitas Warga Berdomisili Luar Jakarta
tertib administrasi kependudukan perlu diberlakukan demi kepentingan masyarakat secara luas
Baca SelengkapnyaTolak Gubernur Ditunjuk Presiden, PKB Dukung Usulan Wali Kota Dipilih Lewat Pilkada Diatur dalam RUU DKJ
PKB setuju usulan PKS itu karena setelah RUU DKJ ditetapkan menjadi undang-undang, maka Jakarta bakal berganti status.
Baca SelengkapnyaPrabowo Minta Pendukung Tak Lakukan Aksi ke Gedung MK: Utamakan Keutuhan, Persatuan Bangsa
Prabowo ingin semua pihak mengedepankan kepentingan rakyat dan bangsa untuk menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia.
Baca SelengkapnyaPTUN Jakarta Tolak Gugatan TPDI soal Kasus Dugaan Politik Dinasti Jokowi
Penggugat belum menempuh upaya administratif yang diwajibkan peraturan yang berlaku.
Baca SelengkapnyaKegiatan Ganjar Besok: Lari Pagi, Mencoblos Lalu Terbang ke Jakarta Bertemu Megawati
Pertemuan itu rencananya bakal dilaksanakan siang hari di kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) tersebut.
Baca SelengkapnyaWarga Jakarta Mulai Padati Kawasan Bundaran HI jelang Perayaan Tahun Baru
Pemprov DKI Jakarta bakal menggelar perayaan malam tahun baru menuju 2024 di kawasan Bundaran HI
Baca Selengkapnya