Merdeka.com - Kementerian Dalam Negeri meminta keterangan Gubernur Ahok dan DPRD soal dana siluman dalam APBD DKI 2015. Proses meminta keterangan itu dilakukan secara terpisah.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, menyebut ada beberapa pesan yang disampaikan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, dalam pertemuan itu. Intinya, masalah APBD 2015 harus segera dituntaskan jangan berlarut-larut agar dana yang dianggarkan bisa dipakai secara maksimal.

"Saya ditugaskan Pak Gubernur untuk menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan hasil pertemuan klarifikasi konsultasi mediasi evaluasi dengan Kemendagri," kata Djarot di Kemendagri, Jakarta, Selasa (4/3).

"Pertama, kita sepakati bahwa e-budgeting itu tetap akan dilaksanakan," jelasnya.

Khusus untuk masalah terkait APBD, diharapkan tidak mengganggu pelayanan ke warga. Itu sebabnya, dia berharap masalah ini bisa segera selesai.

"Kita sepakati ada persamaan proses RAPBD tidak boleh mengganggu pelayanan dasar bagi masyarakat DKI dan oleh karena itu fokus kita bagaimana RAPBD biar selesai dan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat," kata mantan wali kota Blitar itu.

Dia juga berharap setelah pertemuan Kemendagri dan DPRD tak ada lagi masalah yang berlarut-larut. Sedangkan untuk proses politik seperti hak angket dan proses hukum yang ditangani KPK biarkan berjalan semestinya.

"Urusan tentang proses politik bahwa DPRD pakai hak angket kita hargain, hukum lapor KPK, Bareskrim, yang penting kita fokus RAPBD biar selesai," kata Djarot.