Djarot bela Ahok soal pemecatan Ika dari jabatan kadis perumahan
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau biasa disapa Ahok akhirnya mencopot Ika Lestari Aji dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan Daerah (Pemda) DKI Jakarta. Ahok menunjuk mantan Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Arifin untuk mengisi kursi yang ditinggalkan Ika.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat membela Ahok. Bongkar pasang pejabat di lingkungan Pemprov DKI sepenuhnya wewenang gubernur. Sehingga tidak dapat diganggu gugat. Apalagi pejabat yang dicopot terindikasi melakukan pelanggaran.
"Kalau kebijakan kita, Pak Gubernur jelas banget ya. Siapa yang ada potensi pelanggaran berat ya harus terima sanksi," katanya di Parkir Selatan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (1/7).
Mantan Wali Kota Blitar ini mengingatkan, pejabat Pemprov DKI harus siap menerima sanksi dan dicopot jabatannya bila tak dapat bekerja dengan baik. Apalagi dalam menjalankan tugasnya menimbulkan potensi kerugian negara.
"Pejabat yang lalai, yang teledor, apalagi bisa menciptakan potensi kerugian negara yang besar, ya konsekuensinya sebagai pejabat siap distafkan. Ini kita lihat saja," terangnya.
Untuk diketahui, pencopotan Ika buntut dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dugaan pembelian lahan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta pada APBD 2015. Pembelian lahan di Cengkareng Barat, terindikasi menimbulkan kerugian negara senilai Rp 648 miliar. Temuan ini membuat Ahok marah besar.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ahok menceritakan hanya Megawati yang mendukungnya sebagai Cagub DKI.
Baca SelengkapnyaDjarot menegaskan tak ada instruksi khusus dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait hak angket
Baca SelengkapnyaAlasannya, AWK sedang menggugat BK ke PTUN terkait pemacetannya sebagai anggota DPD.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok menyebut, jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak bisa kerja.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Jakarta mencatat 80 persen sudah kembali ke ibu kota.
Baca SelengkapnyaPDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo mendorong PDIP dan PPP menggulirkan hak angket di DPR.
Baca SelengkapnyaMenurut Arsjad semua orang bebas dalam menyuarakan untuk mendukung siapa saja dengan cara yang berbeda-beda, termasuk Ahok.
Baca Selengkapnya