Djarot akan rampingkan jumlah PNS DKI yang berlebih

Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat merasa jumlah Pegawai Negeri Sipil di DKI Jakarta sudah terlalu banyak. Hal itu dikatakannya ketika sidak di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) karena kelebihan pegawai dan tidak bisa memaksimalkan pekerjaan.

"Ini kayaknya terlalu banyak ya di bagian persidangan, seharusnya kita bisa manfaatkan satu orang saja yang mengurus soal kertas dan peralatan yang lain. Kan ini kayaknya kelebihan 12 orang," kata Djarot di ruang BKD, Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (11/7).

"Karena terlalu banyak, dan tak efektif. Bolosnya PNS merupakan salah satu akibat dari ketidakjelasan tugas mereka lantaran terlalu banyak PNS," lanjutnya.

Menurut Djarot perampingan PNS Sekwan sudah dievaluasi. Djarot menyebutkan terdapat 61 PNS di biro persidangan dan terbagi di tiap fraksi juga di komisi-komisi di DPRD DKI.

"Perampingan ini bisa dilakukan dengan maksimalisasi kerja PNS, peniadaan perpanjangan masa pensiun, dan memecat PNS pelanggar hukum," bebernya.

Perampingan tersebut juga diamini oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Agus Suradika. Menurutnya perampingan dapat meminimalisir kinerja buruk pada PNS.

"Penghentian sementara penerima PNS di DKI akan terus dilakukan mungkin 2017-2018," tutupnya.