Ditolak 4 Fraksi, Pertanggungjawaban APBD 2019 DKI Tetap Disahkan
Merdeka.com - DPRD DKI Jakarta mengesahkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD DKI Jakarta 2019. Meski dalam pengesahannya, empat fraksi, PAN, Golkar, PSI dan NasDem menolak pertanggungjawaban tersebut.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi mengatakan, pengesahan tetap dilakukan karena lebih dari 50 persen suara fraksi menyatakan setuju atas penggunaan APBD yang dilakukan Gubernur Anies Baswedan. Sebelumnya, dia menanyakan terlebih dahulu pendapatan para anggota.
"Saya ingin menanyakan kepada forum rapat paripurna dewan yang terhormat ini, apakah rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2019 untuk ditetapkan untuk menjadi peraturan daerah, dapat disetujui?" tanya Pras, Senin (7/9).
"Setuju," jawab para anggota.
"Ada lebih 50 orang di ruang rapat, secara keputusan ini sah," ungkap politikus PDIP itu kemudian langsung mengetok palu.
Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta menolak pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2019 oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penolakan itu dikarenakan kurangnya transparansi oleh Pemprov dalam penyerapan anggaran dan tidak dilaksanakannya usulan DPRD saat masa reses.
"Yang pertama, tidak ada tampilan data yang jelas terkait penggunaan anggaran. Dengan angka SILPA Rp 1,203 triliun, kami butuh detil pengeluaran anggaran di 2019. Alasan kedua yang membuat kami harus menolak yakni, karena masih banyak aspirasi dewan yang belum didengarkan. Kami menyerap banyak aspirasi lewat reses. Salah satu cara kami mengajukan suara rakyat ya lewat laporan reses. Tapi tidak ada yang masuk," ujar anggota DPRD sekaligus Sekretaris Fraksi PAN Oman Rakinda, Senin (7/9).
Satu contoh rekomendasi yang dianggap tidak diakomodir oleh Pemprov adalah penataan kampung kumuh. Menurutnya, masih ada 136 kampung kumuh di ibu kota yang sama sekali belum disentuh oleh Pemprov untuk penataannya.
Padahal, kata Oman, penataan kampung kumuh merupakan kewajiban Pemprov. "Aspirasi rakyat di kampung ini yang harus jadi prioritas, tapi sayang tidak di akomodir juga."
Selain PAN, penolakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD juga muncul dari Golkar. Melalui Basri Baco, partai berlambang pohon Beringin itu sepakat belum adanya usulan ataupun rekomendasi DPRD yang diakomodir oleh Pemprov DKI.
Iya pun meminta pimpinan DPRD menolak laporan pertanggungjawaban Gubernur DKI Anies Baswedan.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
RUU DKJ, Anggota DPD Dorong Pendanaan Khusus Jakarta dari APBN
DPD menilai, atribusi wewenang kepada Wapres harus berdasarkan pelimpahan Presiden.
Baca SelengkapnyaCara Anies Atasi Kepentingan Partai dan Masyarakat Jika Bertabrakan
Sehingga, mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun menyebut, ada empat patokan dalam mengambil suatu keputusan.
Baca SelengkapnyaKesejahteraan TNI Diungkit dalam Debat Ketiga Capres, Berapa Gaji Anggota TNI Tahun Ini?
Anies Baswedan menyebut banyak prajurit TNI belum punya rumah, tapi Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto menguasai lahan 34.000 ha.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Dipecat BK DPD RI Karena Langgar Sumpah Jabatan, Ini Respons Arya Wedakarna
Arya Wedakarna diberhentikan berdasarkan Pasal 48, Ayat 1 dan 2 Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2021 Badan Kehormatan DPD RI.
Baca SelengkapnyaBegini Reaksi Surya Paloh Ditanya Pilih Ahmad Sahroni atau Anies Baswedan di Pilgub DKI Jakarta
Nama Ahmad Sahroni diketahui menjadi salah satu digadang-gadang sebagai calon gubernur untuk Pilgub DKI Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaDPRD DKI Heran Heru Budi Mau Bangun Rusun Baru untuk Warga Kampung Bayam
Sebelumnya Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi perencana membangun rusun baru untuk menampung warga eks Kampung Bayam
Baca SelengkapnyaPasien DBD di Depok Melonjak 2 Kali Lipat, Mayoritas Anak-Anak
Penderita DBD di Depok melonjak drastis di Februari hingga 119 kasus
Baca SelengkapnyaJokowi Pecat Arya Wedakarna Sebagai Anggota DPD dari Bali
Melalui keputusan presiden, Jokowi juga memberhentikan Arya sebagai anggota MPR RI periode 2019-2024.
Baca SelengkapnyaSoal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat
PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca Selengkapnya