Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ditolak 4 Fraksi, Pertanggungjawaban APBD 2019 DKI Tetap Disahkan

Ditolak 4 Fraksi, Pertanggungjawaban APBD 2019 DKI Tetap Disahkan DPRD DKI Jakarta Sahkan Tata Tertib Pemilihan Calon Wakil Gubernur DKI. ©2020 Liputan6.com/Angga Yuniar

Merdeka.com - DPRD DKI Jakarta mengesahkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD DKI Jakarta 2019. Meski dalam pengesahannya, empat fraksi, PAN, Golkar, PSI dan NasDem menolak pertanggungjawaban tersebut.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi mengatakan, pengesahan tetap dilakukan karena lebih dari 50 persen suara fraksi menyatakan setuju atas penggunaan APBD yang dilakukan Gubernur Anies Baswedan. Sebelumnya, dia menanyakan terlebih dahulu pendapatan para anggota.

"Saya ingin menanyakan kepada forum rapat paripurna dewan yang terhormat ini, apakah rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2019 untuk ditetapkan untuk menjadi peraturan daerah, dapat disetujui?" tanya Pras, Senin (7/9).

"Setuju," jawab para anggota.

"Ada lebih 50 orang di ruang rapat, secara keputusan ini sah," ungkap politikus PDIP itu kemudian langsung mengetok palu.

Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta menolak pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2019 oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penolakan itu dikarenakan kurangnya transparansi oleh Pemprov dalam penyerapan anggaran dan tidak dilaksanakannya usulan DPRD saat masa reses.

"Yang pertama, tidak ada tampilan data yang jelas terkait penggunaan anggaran. Dengan angka SILPA Rp 1,203 triliun, kami butuh detil pengeluaran anggaran di 2019. Alasan kedua yang membuat kami harus menolak yakni, karena masih banyak aspirasi dewan yang belum didengarkan. Kami menyerap banyak aspirasi lewat reses. Salah satu cara kami mengajukan suara rakyat ya lewat laporan reses. Tapi tidak ada yang masuk," ujar anggota DPRD sekaligus Sekretaris Fraksi PAN Oman Rakinda, Senin (7/9).

Satu contoh rekomendasi yang dianggap tidak diakomodir oleh Pemprov adalah penataan kampung kumuh. Menurutnya, masih ada 136 kampung kumuh di ibu kota yang sama sekali belum disentuh oleh Pemprov untuk penataannya.

Padahal, kata Oman, penataan kampung kumuh merupakan kewajiban Pemprov. "Aspirasi rakyat di kampung ini yang harus jadi prioritas, tapi sayang tidak di akomodir juga."

Selain PAN, penolakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD juga muncul dari Golkar. Melalui Basri Baco, partai berlambang pohon Beringin itu sepakat belum adanya usulan ataupun rekomendasi DPRD yang diakomodir oleh Pemprov DKI.

Iya pun meminta pimpinan DPRD menolak laporan pertanggungjawaban Gubernur DKI Anies Baswedan.

(mdk/fik)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
RUU DKJ, Anggota DPD Dorong Pendanaan Khusus Jakarta dari APBN

RUU DKJ, Anggota DPD Dorong Pendanaan Khusus Jakarta dari APBN

DPD menilai, atribusi wewenang kepada Wapres harus berdasarkan pelimpahan Presiden.

Baca Selengkapnya
Cara Anies Atasi Kepentingan Partai dan Masyarakat Jika Bertabrakan

Cara Anies Atasi Kepentingan Partai dan Masyarakat Jika Bertabrakan

Sehingga, mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun menyebut, ada empat patokan dalam mengambil suatu keputusan.

Baca Selengkapnya
Kesejahteraan TNI Diungkit dalam Debat Ketiga Capres, Berapa Gaji Anggota TNI Tahun Ini?

Kesejahteraan TNI Diungkit dalam Debat Ketiga Capres, Berapa Gaji Anggota TNI Tahun Ini?

Anies Baswedan menyebut banyak prajurit TNI belum punya rumah, tapi Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto menguasai lahan 34.000 ha.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Dipecat BK DPD RI Karena Langgar Sumpah Jabatan, Ini Respons Arya Wedakarna

Dipecat BK DPD RI Karena Langgar Sumpah Jabatan, Ini Respons Arya Wedakarna

Arya Wedakarna diberhentikan berdasarkan Pasal 48, Ayat 1 dan 2 Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2021 Badan Kehormatan DPD RI.

Baca Selengkapnya
Begini Reaksi Surya Paloh Ditanya Pilih Ahmad Sahroni atau Anies Baswedan di Pilgub DKI Jakarta

Begini Reaksi Surya Paloh Ditanya Pilih Ahmad Sahroni atau Anies Baswedan di Pilgub DKI Jakarta

Nama Ahmad Sahroni diketahui menjadi salah satu digadang-gadang sebagai calon gubernur untuk Pilgub DKI Jakarta 2024.

Baca Selengkapnya
DPRD DKI Heran Heru Budi Mau Bangun Rusun Baru untuk Warga Kampung Bayam

DPRD DKI Heran Heru Budi Mau Bangun Rusun Baru untuk Warga Kampung Bayam

Sebelumnya Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi perencana membangun rusun baru untuk menampung warga eks Kampung Bayam

Baca Selengkapnya
Pasien DBD di Depok Melonjak 2 Kali Lipat, Mayoritas Anak-Anak

Pasien DBD di Depok Melonjak 2 Kali Lipat, Mayoritas Anak-Anak

Penderita DBD di Depok melonjak drastis di Februari hingga 119 kasus

Baca Selengkapnya
Jokowi Pecat Arya Wedakarna Sebagai Anggota DPD dari Bali

Jokowi Pecat Arya Wedakarna Sebagai Anggota DPD dari Bali

Melalui keputusan presiden, Jokowi juga memberhentikan Arya sebagai anggota MPR RI periode 2019-2024.

Baca Selengkapnya
Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat

Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat

PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.

Baca Selengkapnya