Dishub DKI Wacanakan Terapkan ERP & Ganjil-Genap Bersamaan saat Pandemi Usai
Merdeka.com - Dinas Perhubungan DKI Jakarta masih melakukan kajian penerapan electronic road pricing (ERP) untuk menekan volume kendaraan pribadi. Kepala Dinas Perhubungan Syafrin Liputo mengatakan jika penularan Covid-19 mulai terkendali kebijakan ERP dan ganjil genap bisa diterapkan sekaligus.
"Bukan berarti begitu ada ERP kemudian ganjil genap di seluruh ruas jalan hilang, tapi bisa saja stagingnya akan tetap jalan pada ruas jalan tertentu akan ditetapkan ERP kemudian pada ruas jalan lain dalam rangka membatasi pergerakan jumlah kendaraan bermotor pribadi juga akan diterapkan ganjil-genap. Bisa dalam bentuk paralel seperti itu," ujar Syafrin dalam webinar Integrasi Infrastruktur Kota dan Transportasi Berkelanjutan, Rabu (24/3).
Saat ini, kata Syafrin, kebijakan ganjil genap masih belum diaktifkan kembali mengingat penularan Covid-19 masih tinggi. Yang jelas, imbuhnya, Dinas Perhubungan secara intensif melakukan koordinasi dan menelaah kembali dokumen untuk proses lelang.
"Kita harapkan tidak butuh waktu lama lagi keseluruhan dokumen akan siap sehingga kami bisa melakukan pelaksanaan lelang untuk implementasi ERP pengganti ganjil genap," ujarnya.
Pada awal tahun 2020, Syafrin menargetkan sistem jalan berbayar atau ERP diterapkan di akhir tahun 2020. Uji coba ERP direncanakan di koridor Sisingamangaraja, Sudirman, Thamrin.
Direncanakan pada Maret 2020 finalisasi dokumen ERP rampung dan proses lelang dapat dilakukan.
"Targetnya di bulan Juni sudah ada pemenang lelang. Setelah Juni, mereka bekerja. Setelah bekerja, akhir tahun ini kami implementasikan," ucapnya.
Pada ruas jalan dengan sistem ERP target kecepatan kendaraan di jalan protokol 50 km/jam. Sejumlah ruas jalan protokol di Jakarta teridentifikasi layak diterapkan sistem ERP. Ada 4 aspek yang ditinjau yakni, kecepatan, rasio, lokasi dan lingkungan.
Syafrin optimistis, target kecepatan itu mampu dicapai setelah evaluasi penerapan sistem ganjil genap bagi kendaraan roda empat atau lebih. Jika sebelumnya rata-rata laju kendaraan 25 km per jam, setelah diterapkan sistem ganjil genap kecepatan meningkat menjadi 30 km per jam.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tiru Jerman, YLKI Usulkan Pemerintah Terapkan Hari Kerja 4 Hari Bagi Pegawai
Sistem kerja 4 hari dalam sepekan telah ditetapkan Jerman mulai 1 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaDiresmikan Jokowi, Proyek Sistem Irigasi Gumbasa Telan Dana Rp256 Miliar Bisa Mengairi Sawah 12 Desa
Proyek sistem irigasi tersebut bermanfaat untuk mengairi sawah di 12 desa dan meningkatkan indeks Pertanaman (IP) di Kabupaten Sigi.
Baca SelengkapnyaPerusahaan Software Asal Jerman SAP Diduga Suap Pejabat Indonesia
Departemen Kehakiman AS merilis laporan terbaru tentang dugaan skandal suap yang dilakukan perusahaan software asal Jerman, SAP.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
AS Ungkap Pejabat Indonesia Terima Suap dari Perusahaan Jerman, Kementerian Kelautan dan Perikanan Jawab Begini
SAP melalui agen-agen tertentu terlibat dalam skema untuk menyuap pejabat Indonesia guna mendapatkan keuntungan bisnis.
Baca SelengkapnyaSistem e-Meterai Peruri Sempat Tak Bisa Diakses, Beberapa Warganet Mengeluh
Sistem e-Meterai Peruri yang sempat error sejak Senin, 19 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaTernyata, Ini Dampak Dirasakan Perusahaan Pertambangan Jika Tak Serius Terapkan Aspek ESG
Kegiatan pertambangan harus dilakukan ekstra hati-hati. Jangan sampai menyelamatkan manusia dari perubahan iklim, tapi membahayakan keanekaragaman hayati.
Baca SelengkapnyaJubir TKN Sindir Slepetonomics Cak Imin: Lebih Akademik Hilirisasi Digital Milik Mas Gibran
Dahnil menjelaskan bahwa hilirisasi digital adalah penggunaan device bahkan hingga ke jaringan yang akan dibuat oleh putra-putri Indonesia.
Baca SelengkapnyaDorong Perusahaan Terapkan Sistem Pengupahan Berbasis Produktivitas, Kemnaker Gelar Bimtek
Bimtek ini diikuti 100 peserta yang terdiri atas Human Resources Development (HRD) Perusahaan di wilayah Kabupaten Mojokerto.
Baca SelengkapnyaHasto PDIP Mengaku Masih Temukan Perubahan Suara Meski KPU sudah Umumkan Hasil Pemilu 2024
Hasto kemudian juga menyoroti beberapa problematika yang hulunya pada saat pencoblosan 14 Februari lalu pada sistem Sirekap KPU.
Baca Selengkapnya