Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan sanksi tertulis bagi Oakwood Apartment Pantai Indah Kapuk (PIK) karena diduga melanggar standard operating procedure (SOP) tentang karantina. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan pemberian sanksi dilakukan secara bertahap.

Pernyataan Riza sehubungan dengan adanya kritik mengenai sikap Pemprov terkesan lunak terhadap pelanggaran kesehatan yang dianggap membahayakan tentang kekarantinaan.

"Ada tahapannya, mulai dari teguran tertulis sampai dengan sanksi pencabutan izin," ucap Riza di Balai Kota, Jumat (30/4).

Politikus Gerindra itu menuturkan, kasus warga negara asing yang dianggap melanggar prosedur karantina menjadi pelajaran penting bagi Pemprov DKI. Untuk itu, pihaknya akan meningkatkan pengawasan aturan karantina.

Tidak hanya Pemprov DKI, Riza berujar koordinasi tentang karantina tetap dilakukan bersama pemerintah pusat seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan.

"Kita kan harus bekerjasama dengan pemerintah pusat, karena wilayah pelabuhan wilayah bandara itu menjadi wilayah Kementerian Perhubungan wilayah pemerintah pusat," jelasnya.

Sementara itu relawan Lapor Covid-19, Yemiko Happy mengatakan Pemprov DKI tidak tegas atas kejadian yang terjadi di Oakwood Apartment PIK, Jakarta Utara. Ia menghargai sanksi tertulis yang diberikan Pemprov kepada pihak manajemen. Hanya saja, secara bersamaan, menunjukkan pemerintah tidak tegas karena adanya kelalaian struktural.

"Di saat yang sama kita juga tidak bisa mengatakan bahwa pemerintah provinsi tegas, karena kelalaian apa yang terjadi karena peristiwa di Oakwood juga kelalaian struktural," ucap Yemiko.

Kelalaian struktural yang dimaksud minimnya pengawasan dari pemerintah terhadap lokasi-lokasi karantina. Jikalaupun ada pemantauan, Yemiko menilai hal itu sekadar pengawasan normatif.

"Pemantauan yang selama ini kami lihat itu hanya sebatas asal bapak senang saja," ucapnya.