Dinkes DKI: Premi KJS sudah tinggi
Merdeka.com - 16 Rumah sakit (RS) swasta mundur dari program Kartu Jakarta Sehat (KJS) karena premi Rp 23 ribu per orang dalam setiap bulannya dinilai kecil. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta, Dien Emawati mengatakan, premi bukanlah permasalahan pokok dalam KJS.
"Yang paling penting jangan bicara premi, kita sudah tinggi. Bukan preminya," tegas Dien di Balai Kota, Jakarta, Rabu (22/5).
Menurutnya, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana semua RS yang ada di Jakarta melayani pasien pengguna KJS dari awal masuk hingga keluar RS.
"Tapi bagaimana orang sakit itu dibayar bukan premi. Misalnya Anda sakit tipes wajar tidak kalau diperiksa MRI kan gak wajar. Sekarang rumah sakit itu melakukan tindakan sesuai dengan clinical pathway. Itu yang dibayar," jelas Dien.
Clinical pathway adalah alur yang menunjukkan secara detail tahap-tahap penting dari pelayanan kesehatan termasuk hasil yang diharapkan. Secara sederhana dapat dibilang bahwa clinical pathway adalah sebuah alur yang menggambarkan proses mulai saat penerimaan pasien hingga pemulangan pasien di rumah sakit.
Sementara, terkait permintaan DPRD DKI untuk mengkaji ulang PT Askes, Dien menegaskan bahwa Askes hanya mengurus masalah manajemen saja. Sedangkan sistem Indonesia Case Basic Groups (INA-CBG's) merupakan sistem penanganan yang akan diterapkan di seluruh daerah pada tahun depan dan DKI merupakan pilot project dari sistem INA-CBG's.
"Kalau DKI seperti ini artinya sebetulnya lebih baik dan harus diperbaiki. Ada masalah diteliti, diperbaiki, dan diperhitungkan keberadaan rumah sakit swasta tipe C. Swasta kan tidak mendapatkan apa-apa dari pemerintah, berbeda dengan rumah sakit pemerintah, dan ini yang sedang diperbaiki. Bukan kita mengevaluasi Askes," tegas Dien.
"Rumah sakit memang diberi kelas, A, B, C, D. A itu gede raksasa dengan kualitas dokter banyak, B tarakan, C rumah sakit swasta yang kemarin ada 16 itu. Ada rumah sakit ibu anak yang kecil-kecil itu. Nah itu di rumah sakit A misalnya tipoid, di tipe A Rp 2 juta dan tipe C Rp 1 juta kan tidak mungkin harus sama. Nanti dokternya ditambahin," tandasnya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sekjen PDIP Sempat Berdoa Jokowi Tidak Ikut Turun Kampanye dan Memihak ke Satu Capres
Sekjen PDIP Hasto Kritiyanto mengaku sudah sejak lama memprediksi jika Presiden Jokowi akan kampanye dan memihak satu Capres.
Baca SelengkapnyaDewas KPK Gelar Sidang Perdana 3 Pelanggaran Etik Firli Bahuri Hari Ini
Dewas KPK memutuskan bukti dugaan etik Firli Bahuri sudah cukup untuk disidangkan.
Baca SelengkapnyaDewas KPK Umumkan Hasil Sidang Etik Firli Bahuri 27 Desember
Tumpak mengatakan putusan hasil sidang etik tersebut sudah disepakati oleh seluruh anggota Dewas KPK. Termasuk tanggal sidang pembacaan putusan tersebut.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Keras! Sekjen PDIP Bilang Prabowo-Gibran Cermin Jokowi Tiga Periode
Pernyataan Jokowi boleh mendukung capres menimbulkan sentimen negatif
Baca SelengkapnyaMantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Segera Disidang Terkait Kasus Gratifikasi
Kasus dugaan gratifikasi tersebut bakal berlanjut di meja hijau setelah tim jaksa KPK menilai unsur pidana telah lengkap.
Baca SelengkapnyaPremi Asuransi Kendaraan Listrik Lebih Mahal dari Kendaraan Bensin, Begini Penjelasan OJK
Pemegang polis kendaraan listrik mengeluh karena biaya premi lebih mahal dari kendaraan konvensional.
Baca SelengkapnyaAnies Serukan Perubahan di Desa Termiskin Jateng, PDIP Pasang Badan Bela Ganjar
Menurut Hasto PDIP, Ganjar mampu menurunkan angka kemiskinan dengan sumber dana yang tidak sebanyak DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaJK Ungkap Penyebab Pemilu 2024 Diwarnai Protes
Demokrasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan didambakan oleh rakyat.
Baca SelengkapnyaJelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik
DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.
Baca Selengkapnya