Dinas Bina Marga Targetkan Proyek Trotoar di Kemang Rampung Akhir Tahun 2019

Kamis, 5 Desember 2019 16:44 Reporter : Yunita Amalia
Dinas Bina Marga Targetkan Proyek Trotoar di Kemang Rampung Akhir Tahun 2019 Revitalisasi trotoar di kawasan Kemang. ©2019 Liputan6.com/Herman Zakharia

Merdeka.com - Kepala Dinas Bina Marga Hari Nugroho menargetkan pengerjaan trotoar di Jalan Kemang selesai akhir tahun ini. Ia juga memastikan tidak ada penyempitan jalan di Kemang, justru sebaliknya.

"(Selesai) Desember di Kemang Raya. Enggak ada jalan yang kita sempitin, yang ada kita lebarin trotoar itu, ngambil dari persil orang, dengan PKS (Perjanjian Kerja Sama)," ujar Hari usai rapat bersama dengan Komisi D DPRD, Jakarta, Kamis (5/12).

Hari meminta masyarakat memahami selama proses pengerjaan proyek trotoar menyebabkan kemacetan. Tanpa adanya pekerjaa trotoar, menurutnya, Jalan Kemang kerap terjadi kemacetan.

1 dari 2 halaman

Pemprov DKI Perlebar Trotoar Kemang

Dia kembali mengingatkan pekerjaan trotoar saat ini di Kemang justru memperlebar jalan menjadi 4 meter. Perluasan jalan itu ada di Kodam, Kemang.

Dia menjelaskan, alasan jalan Kemang menjadi lebar kendati dibangun trotoar karena lahan sejumlah hotel di sana dimanfaatkan Pemprov DKI untuk penambahan ruas jalan.

"Dengan mengambil tempat hotel maupun dari hotel-hotel atau gedung kantor yang memang itu menyerahkan kewajiban, karena dia usaha. Artinya kita enggak mempersempit jalan, justru kita memperlebar ke arah persil," tukasnya.

2 dari 2 halaman

Kritik Staf Ahok

Pengerjaan trotoar menuai kritik dari mantan staf khusus Basuki T Purnama (Ahok), Kamilus Elu. Menurut Elu, projek tersebut tidak sesuai aturan karena dilakukan di atas lahan milik warga.

Dia menuturkan, Dinas Bina Marga DKI Jakarta mengklaim melaksanakan pelebaran trotoar di Kemang dengan menggunakan Peraturan Menteri Agraria/ATR Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah serta UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Baik konsolidasi tanah maupun pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum harus dilakukan oleh lembaga pertanahan dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional.

"Peserta konsolidasi tanah adalah para pemegang hak atas tanah baik orang perorangan maupun badan hukum. Penyelenggara Konsolidasi tanah adalah Kantor Pertanahan Nasional," jelas Kamillus kepada wartawan, Rabu (4/12). [ray]

Baca juga:
Mantan Stafsus Ahok Kritik Pembangunan Trotoar di Kemang
Keluh Warga Lenteng Agung Sulit Akses Jalan Karena Proyek Trotoar Jakarta
Jokowi Keluhkan Kemacetan Kuningan: Ke Sini Macet, 30 Menit Berhenti
Anies Ingin Prioritaskan Pejalan Kaki
Antara Trotoar & Rangsangan buat Warga Ibu Kota Beralih ke Transportasi Publik

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini