Merdeka.com - Dinas Bina Marga DKI Jakarta masih melakukan kajian untuk menentukan harga sewa pembuatan kabel bawah terpadu (ducting). Kajian ini dilakukan menyusul adanya sikap keberatan dari asosiasi penyelenggara jaringan telekomunikasi (Apjatel).

Kepala Dinas Bina Marga, Hari Nugrohi mengatakan untuk menentukan harga sewa ducting sejumlah variabel perlu diperhatikan. Selain itu, kata Hari, operator harus terlebih dahulu mengajukan permohonan penentuan tarif ke Pemprov DKI Jakarta.

"Ini saja dari operator harganya belum final baru di focus group discussion (FGD) dengan para pemain utilitas dan jaringan di wilayah DKI Jakarta," kata Hari, Selasa, Jakarta, (3/12).

Nantinya, kata Hari, seluruh operator diwajibkan memindahkan seluruh kabel operasionalnya ke bawah tanah dengan tarif yang telah ditentukan oleh Pemprov DKI. Hari berharap setelah ada aturan tarif akan menertibkan tata kota, khususnya kabel jaringan telekomunikasi.

Kabel di Udara Semerawut

Menurutnya, saat ini operator masih sembarangan menaruh kabel di udara, pun terlebih lagi tidak ada pungutan membayar uang sewa.

Jika aturan diberlakukan, Hari mengatakan tarif sewa berkisar Rp13 ribu, Rp17 ribu hingga Rp70 ribu per satu ruas jalan. Namun nilai itu perlu diuji terlebih dahulu dari aspek hukum.

"Itu pun perlu dijustifikasi dahulu. Jadi kalau dalam pembahasan hanya Rp 15.000 yah kita putuskan segitu. Kan belum diputuskan, banyak pertimbangan," kata dia.

Sebelumnya, Para pemangku kepentingan seperti anggota Apjatel, operator telekomunikasi non Apjatel, operator selular, Telkom, PLN, PDAM dan PGN merasa harga sewa yang ditawarkan Badan usaha milik daerah (BUMD) PT Sarana Jaya dan PT Jakarta Propertindo terlalu mahal. Mereka menyebut untuk sewa kabel yang ditawarkan oleh JakPro sebesar Rp 70.000 per meter per tahun per satu ruas jalan di Jakarta itu sangat berat.