Dikhawatirkan Cuma 'Gimmick', PSI Minta Pemprov DKI Tunda Kewajiban Uji Emisi

Sabtu, 23 Januari 2021 07:20 Reporter : Yunita Amalia
Dikhawatirkan Cuma 'Gimmick', PSI Minta Pemprov DKI Tunda Kewajiban Uji Emisi Uji Emisi Gas Buang Kendaraan. ©2021 Liputan6.com/Faizal Fanani

Merdeka.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta meminta pemprov menunda penerapan kewajiban uji emisi kendaraan bermotor. Alasannya, unit kendaraan yang telah menjalani uji emisi tidak mencapai jumlah populasi kendaraan bermotor di Jakarta.

"Sepanjang 2020, Dinas Lingkungan Hidup mencatat baru 13.019 unit kendaraan yang menjalani uji emisi di Jakarta. Angka tersebut jauh dari jumlah populasi mobil di Jakarta yang tercatat mencapai 4,1 juta unit dan motor 14 juta unit," ujar anggota Komisi B DPRD fraksi PSI Eneng Malianasari, Sabtu (23/1).

Eneng mengatakan rendahnya jumlah kendaraan yang telah menjalani uji emisi memperlihatkan kondisi masyarakat yang belum siap. Seharusnya, Dinas Lingkungan Hidup menargetkan sekurangnya 10 persen jumlah populasi kendaraan di Jakarta telah menjalani uji emisi baru kemudian menerapkan disinsentif.

"Paling tidak 400 ribu mobil dan 1,4 juta motor sudah uji emisi, itupun 10 persen hitungan yang sangat minimal. Aturan ini harus dimatangkan dulu baru bisa diterapkan," ujarnya.

Eneng juga mengkritisi minimnya sosialisasi dan pelaksanaan uji emisi yang belum maksimal, bahkan dia mendorong agar layanan uji emisi gratis diberikan secara permanen sepanjang tahun sebagai kompensasi dari aturan baru ini.

"Uji emisi gratis harus ada terus, tidak hanya sampai 28 Januari besok, harus dibuka sepanjang tahun karena masa transisi 6 bulan kemarin masih belum cukup. Sosialisasinya juga masih sangat kurang. Belum lagi kita sedang dalam situasi pandemi," jelasnya.

Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 66 Tahun 2020 tentang uji emisi gas buang kendaraan bermotor Pasal 17, Pemprov DKI akan mengenakan disinsentif berupa pengenaan tarif parkir tertinggi di DKI Jakarta bagi pemilik kendaraan bermotor dengan usia 3 tahun ke atas yang tidak melakukan uji emisi atau tidak memenuhi ketentuan ambang batas emisi gas.

Namun, Eneng menilai tidak dijelaskan bagaimana teknis pengenaan tarif parkir tertingginya dan bagaimana pengelola parkir dapat mengenakan tarif tertinggi kepada kendaraan yang belum melakukan uji emisi atau tidak memenuhi ketentuan ambang batas emisi gas.

"Jika ditelaah, pergub ini sebenarnya masih belum terlalu matang. Masih banyak hal-hal teknis yang harus diperjelas agar pergub ini tidak hanya menjadi gimmick saja," pungkasnya. [bal]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini