Dijamin Gratis, Ini Cara dan Proses Ubah Nama Jalan di KTP, KK, SIM hingga Paspor

Kamis, 30 Juni 2022 05:02 Reporter : Henny Rachma Sari

Warga Kelurahan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat terdampak perubahan nama jalan. antara

Merdeka.com - Pemprov DKI telah melakukan perubahan 22 nama jalan. Nama baru jalan tersebut diambil dari sejumlah tokoh Betawi yang telah melegenda.

Namun, perubahan 22 nama jalan itu berimbas terhadap data kependudukan dan pencatatan sipil. Sejumlah, kartu identitas milik warga yang terdampak perubahan itu praktis harus diperbaharui.

Seperti identitas mulai e-KTP, Kartu Identitas Anak (KIA), Kartu Keluarga (KK), hingga Surat Izin Mengemudi (SIM) dan paspor.

Sejurus dengan perubahan itu, stakeholder terkait menjamin pengurusan ubah nama alamat tersebut tanpa dipungut biaya alias gratis.

Kadis Dukcapil DKI Budi Awaluddin memastikan, bagi warga ibu kota yang ingin menyesuaikan data kependudukan dengan nama jalan baru itu bakal diberikan pelayanan gratis.

Pihaknya akan melayani masyarakat dengan perubahan data di kolom alamat pada KTP (kartu tanda penduduk), KIA (kartu identitas anak) dan KK (kartu keluarga) tersebut hingga tuntas.

"Untuk proses pembukaan layanan ini akan di mulai 1 minggu kedepan pada loket-loket layanan Dukcapil tiap Kelurahan di DKI Jakarta. Dan saya akan monitoring secara langsung di lapangan," kata Budi kepada merdeka.com, Senin (27/6).

"Kami tidak akan segan memberikan tindakan tegas bagi petugas yang masih memakai cara lama seperti itu. hal ini bagian dari komitmen kami kepada masyarakat dalam memberikan layanan yang cepat, akurat dan tuntas," jelasnya.

Pun, pihak terkait tengah mempersiapkan teknis di lapangan bagi warga terdampak perubahan nama jalan untuk mengubah data dalam identitasnya.

Ini Cara dan Prosesnya:

1. Urus e-KTP, KK dan KIA

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) membuka layanan keliling update data perubahan nama jalan bagi warga yang terdampak. Warga diharuskan membawa fotokopi KTP, KIA dan Kartu Keluarga (KK). Dijamin gratis.

Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma mengatakan untuk menjamin layanan kependudukan ini gratis, pihaknya mengundang instansi terkait guna memberikan sosialisasi dan keterbukaan kepada warga yang terdampak perubahan nama jalan.

"Untuk memastikan layanan itu benar-benar gratis, layanan itu bisa dipahami secara otomatis, kita akan mengundang rapat bersama unsur BPN, Imigrasi, Samsat, Badan Pendapatan Daerah, makanya di situ ada keterbukaan," kata Dhany saat ditemui di Jalan Tanah Tinggi XII Jakarta Pusat, Rabu (29/6).

2 dari 3 halaman

2. SIM, STNK, BPKB, PNBP

Kasubdit STNK Kombes M Taslim Chairudin menjelaskan perubahan pada BPKB oleh karena yang berubah hanya nama alamat, maka cukup diberikan catatan kepolisian menerangkan alamat berubah (nama alamat) dengan dasar apa.

Akan tetapi, ia menggarisbawahi perubahan STNK harus dilakukan penggantian material STNK dan konsekuensinya PNBP atas material itu harus dibayarkan.

Jadi untuk warga yang mengalami perubahan alamat, diimbau untuk segera memperbarui surat-surat kendaraannya agar tidak ada kesalahan dalam pencatatan datanya.

"Untuk perubahan BPKB silakan ke unit layanan BPKB sedangkan STNK dilakukan di samsat dimana kendaraan tersebut terdaftar," kata Taslim.

3 dari 3 halaman

3. Paspor

Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi, Achmad Nur Saleh menjelaskan terdapat dua hal yang bisa dilakukan masyarakat saat mengalami hal ini.

"Pengubahan data alamat dapat dilakukan ketika seseorang melakukan penggantian paspor. Atau, jika penggantian nama jalan terjadi tidak lama setelah yang bersangkutan mengganti paspor, boleh menuliskan alamat terbarunya di halaman paling belakang. Masyarakat tidak perlu khawatir, karena penulisan alamat baru tersebut tidak akan berdampak pada keabsahan paspor," kata Achmad dikutip laman imigrasi.go.id, Rabu (29/6).

Halaman biodata paspor sendiri sebenarnya tidak mencantumkan alamat lengkap pemegang paspor. Namun, informasi alamat tersimpan pada database Imigrasi.

"Mekanisme perubahan alamat pemegang paspor sudah diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah dalam hal perubahan status sipil seseorang. Imigrasi akan menyesuaikan dengan dokumen identitas diri yang dilampirkan, antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Jadi ketika alamat di KTP sudah berubah, maka akan kita sesuaikan," tuturnya.

Oleh karena itu, ia mengimbau agar masyarakat yang ingin melakukan penggantian paspor sekaligus mengubah informasi alamat di database Imigrasi untuk menyelesaikan proses perubahan data di Kantor Disdukcapil setempat terlebih dahulu. [rhm]