Diam Seribu Bahasa Anies Baswedan di Proyek Revitalisasi Monas

Merdeka.com - Wartawan kesulitan meminta konfirmasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Berjam jam dan berhari-hari menunggu, Anies tak kunjung dapat diwawancarai mengenai revitalisasi Monas yang berujung sengkarut dengan pemerintah pusat.

Akses untuk bertemu Anies sulit ditembus. Bahkan, sang gubernur tak kelihatan batang hidungnya saat masuk dan keluar kantornya. Agenda kegiatan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu pun senyap. Pengawal hanya berujar singkat.

"Tak tahu," saat dikulik kepergian Anies.

Demikian juga Humas Pemprov, acap kali mengaku tak tahu jadwal kegiatan orang nomor 1 di DKI tersebut.

Sengkarut pekerjaan revitalisasi Monas berbuntut penghentian sementara pekerjaannya. Proyek yang mulai dikerjakan awal 2020 itu menimbulkan masalah tatkala dicap sebagai proyek cacat administrasi dan prosedural.

Anies berhasil ditemui wartawan saat peresmian dua flyover hasil dana hibah DKI Jakarta di Kota Bekasi, Jumat (31/1). Sayang, media pulang dengan tangan hampa. Dia bungkam seribu bahasa.

"Enggak, enggak," jawab Anies sambil senyum dan angkat tangan, saat diberondong pertanyaan soal revitalisasi Monas.

Setidaknya ada dua isu yang tampak malas ditanggapi oleh Anies. Selain revitalisasi, juga soal pengangkatan terdakwa kasus penipuan sebagai Dirut Transjakarta, Donny Saragih. Anies menolak bicara.

Sambil meninggalkan lokasi acara, Anies malah pamit kepada Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi. Dia tak menghiraukan pertanyaan wartawan.

Awal Mula Polemik

Akun Twitter koalisi pejalan kaki @trotoarian menjadi pembuka polemik proyek revitalisasi Monas.

16 Januari, @trotoarian mengunggah cuitan berisikan kritik atas langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menebang 190 pohon untuk melaksanakan proyek tersebut.

Isi cuitan 'Ketika kota2 besar di belahan dunia berlomba menanam pohon sebanyak-banyaknya, di Jakarta Monas yg menjadi salah satu benteng terakhir penghijauan kota, pohonnya mulai ditebangi utk proyek MRT Fase 2 dan Revitalisasi Monas'.

Saat Anies diam, isu revitalisasi Monas hanya ditanggapi para anak buahnya. Misalnya, Kepala Unit Pengelola Kawasan (UPK) Isa Sanuri. Dia mengatakan, "Dikembalikan lagi fungsinya. Itu kan bahan revitalisasi karena itu memang bagian dari hasil sayembara. Itu dibuat plaza, kemudian nanti akan ditanam kembali di kawasan yang memang ada sekarang," katanya.

Namun waktu proses penebangan pun tidak disebutkan oleh pihak terkait. Keberadaan wujud pepohonan yang telah ditebang pun tak kunjung dipublikasikan oleh Pemprov.

Area seluas 4 hektar itu kemudian menjadi gersang, beralaskan beton. Beranjak dari cuitan itu, pekerjaan revitalisasi Monas semakin luas terdengar.

Belum Berizin

Sengkarut bertambah pelik, setelah terungkap bahwa Pemprov DKI belum mengajukan izin melakukan revitalisasi Monas yang menjadi kawasan pemerintah pusat.

22 Januari, Komisi D DPRD kemudian memanggil Dinas Citata sebagai pelaksana pekerjaan revitalisasi. Dalam rapat itu, memerintahkan agar pekerjaan dihentikan sementara hingga adanya persetujuan izin dari Kementerian Sekretaris Negara.

Sebagaimana Keputusan Presiden 25 Tahun 1995, ada pengelolaan khusus terhadap kawasan Medan Merdeka, di mana Monas terdapat di sana. Dalam Keppres itu bahkan dibentuk Komisi Pengarah dan Badan Pelaksana.

Susunan keanggotaan Komisi Pengarah berdasarkan Pasal 4 yakni Menteri Negara Sekretaris Negara sebagai ketua, sementara Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Menteri Perhubungan, Menteri Pendidikan san Kebudayaan, Menteri Pariwisata, Gubernur DKI Jakarta sebagai anggota.

Dalam Keppres itu juga menyatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta juga bertugas sebagai Badan Pelaksana.

DPRD Tak Didengar

Pada 27 Januari, Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi meninjau langsung setelah gaduh kritik terhadap revitalisasi.

Keesokannya, 28 Januari, pimpinan DPRD memanggil eksekutif dalam rapat pimpinan gabungan. Saat itu turut hadir Sekretaris Daerah Saefullah, Kadis Cipta Tata Ruang Heru Hermawanto, dan pejabat dinas lainnya. Satu jam berselang, mereka memutuskan meninjau langsung bersama-sama.

Sebelum berangkat, Prasetio mengatakan, Pemprov telah melakukan kebohongan publik atas pekerjaan revitalisasi monas. Selain itu, Pemprov dianggap 'songong' karena tidak ada koordinasi dengan pemerintah pusat.

Pukul 16.00 WIB, rombongan Pimpinan DPRD dan eksekutif mendatangi lokasi revitalisasi. Selama 1 jam meninjau, saat itu pula Prasetyo menyatakan imbauan agar proyek dihentikan sementara. Pemprov mengamini imbauan tersebut.

Di hari yang sama namun berbeda lokasi, Mensesneg Pratikno menyatakan bahwa tidak ada surat permintaan izin dari Pemprov untuk melakukan revitalisasi Monas. Yang ada, kata dia, penjelasan revitalisasi Monas.

"Ada surat dari Sekda, isinya bukan meminta izin tapi penjelasan," kata Pratikno.

Pernyataan Pratikno kontradiktif dengan pernyataan Heru yang menegaskan surat izin telah disampaikan ke Kemensesneg.

Tagihan Proyek Keluar

Polemik lain muncul saat kontraktor PT Bahana Prima Nusantara meminta pembayaran 75 persen. Mereka mengklaim nilai itu sesuai dengan hasil sementara proyek. Namun permintaan itu belum terealisasikan.

Wakil Ketua DPRD Mohamad Taufik mengingatkan agar Pemprov tak gegabah membayar pekerjaan.

Anggaran untuk revitalisasi Monas sebesar Rp150 miliar dan telah disahkan oleh DPRD DKI dalam pembahasan APBD 2019.

Belum berhenti di pembayaran, sisi borok revitalisasi Monas kembali muncul.

31 Januari, Dedi Wahjudi sebagai pemenang sayembara desain revitalisasi kawasan Monas sisi selatan mengatakan desain awal tidak ada penebangan pohon.

"Sebetulnya, 81 hektare (luas Monas) dilakukan yang 3,4 hektare (sisi selatan), jadi sisanya 70 (hektare) sekian. Itu harus hati-hati untuk menerapkannya dengan skema yang ideal dan waktu yang cukup untuk membuat desain pengembangannya," kata Deddy saat dihubungi, Jumat (31/1).

Ia juga meminta agar Pemprov terbuka mengenai proses revitalisasi.

"Saya beri masukan. Pertama harus komunikasi, misal dengan DPRD, Komisi Pengarah, dan komunikasi kepada publik," kata dia.