Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau biasa disapa Ahok sudah sering dikritik karena sifatnya yang disebut-sebut tidak santun karena ucapannya yang ceplas ceplos. Bukan rahasia lagi, Ahok memang dikenal sebagai pejabat yang blak-blakan jika berbicara. Bahkan sempat diusulkan agar Ahok memiliki juru bicara agar pernyataannya bisa dikontrol.

Bukan tanpa alasan, komentar yang dikeluarkan Ahok tak jarang justru memicu perseteruan dengan orang lain. Sudah banyak anak buahnya di lingkungan Pemprov DKI, pejabat negara, anggota legislatif hingga masyarakat biasa, terlibat perseteruan dengan Ahok. Bahkan beberapa di antaranya menyebabkan kegaduhan.

Terbaru, Ahok berseteru dengan Sekda DKI Saefullah. Anggota DPRD Fraksi Gerindra Syarif tidak heran jika Ahok bersikap demikian. "Ahok kan suka klaim, nuding orang. Kita tidak heran kalau Ahok sering ajak ribut orang. Mendagri saja diajak ribut, BPK diajak ribut, apalagi setingkat Sekda," ujar Syarif kepada wartawan di Jakarta, Jumat (19/8).

Merdeka.com merangkum sejumlah pejabat negara dan anggota legislatif yang pernah terlibat perseteruan dengan Ahok. Berikut paparannya.

1. Mendagri Tjahjo Kumolo

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memberikan masukan kepada Dirjen Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Eko Subowo. Terutama dengan adanya Peraturan Mendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang pengelolaan uang daerah. Dia mengklaim bakal lebih baik jika duduk di kursi mendagri.

Ahok mengajukan diri untuk dapat memimpin kementerian yang tengah dipimpin Tjahjo Kumolo itu. Alasannya karena Ahok memiliki pengalaman mendirikan partai, sekretaris jenderal partai dan pengetahuan tentang keuangan.

"Tolong Pak Dirjen Mendagri, bukan saya kritik ini pak, saya sanggup jadi Mendagri yang baik ini pak. Karena saya pernah bikin partai, jadi sekjen partai, dan 2,5 tahun di Komisi II DPR. Saya orang keuangan," jelasnya dalam pembukaan Musrembang Pemprov DKI Jakarta tahun 2016 di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (14/4).

Ahok juga pernah membuat Mendagri Tjahjo geram dengan usulan pembubaran Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Ahok usul IPDN dibubarkan karena ada permainan pos anggaran.

"Saya bilang ke presiden, Pak Jokowi saya punya 3 formula nih pak. Presiden nanya, Apa itu?, saya jawab, pertama pecat, kedua pecat dan ketiga pecat," kata Ahok.

Tjahjo geram dan balik menyindir Ahok. "Tanya Ahok dong, kan Pak Ahok lebih hebat," kata Tjahjo.

Catatan perseteruan Ahok juga pernah terjadi saat Mendagri masih dijabat Gamawan Fauzi. Saat itu Ahok masih menjadi Wakil Gubernur DKI. Ahok berseteru lantaran Gamawan meminta Ahok mempertimbangkan kembali Susan Jasmine Zulkifli sebagai lurah Lenteng Agung.

"Dia harus belajar konstitusi. Menurut saya Mendagri itu perlu belajar tentang konstitusi. Ini negara Pancasila, bukan ditentukan oleh orang tolak atau tidak tolak," tegasnya saat itu.

2. Wakil Ketua DPR Fadli Zon

Bukan rahasia lagi, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau biasa disapa Ahok dan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon cukup sering melakukan perang terbuka melalui media massa. Saling kritik dan sindiran dilontarkan baik oleh Ahok maupun Fadli Zon.

Ahok pernah menyerang Fadli Zon dengan menyindir terbongkarnya permintaan kepada KJRI New York untuk memfasilitasi Shafa Sabila Fadli, anak Fadli Zon, selama berada di Amerika Serikat. Sindiran ini sekaligus serangan balik kepada DPR yang berencana membentuk panitia khusus kasus RS Sumber Waras yang diduga melibatkan Ahok. "Kenapa enggak bikin pansus ke New York gitu bilang," singkat Ahok di Balaikota DKI, Jakarta, Selasa (28/6).

Serangan Ahok ke Fadli Zon yang berhubungan dengan Amerika Serikat bukan itu saja. Belum lepas dari ingatan kita saat Fadli Zon dan Setya Novanto berkunjung ke Amerika Serikat dan mendatangi kampanye calon presiden AS Donald Trump. Saat itu Fadli Zon dan Setya Novanto dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI atas dugaan pelanggaran kode etik karena menghadiri kampanye di negara lain.

Ahok menyindir Fadli yang tertangkap kamera berdiri di belakang Donald Trump. Fadli juga sempat berdiri di barisan depan.

"Terus bilangin lain kali kalau foto di belakang Donald Trump enggak usah cengar-cengir begitu bilang, malu-maluin tuh mukanya tuh," kata Ahok beberapa waktu lalu.

Fadli Zon dikenal 'rajin' mengkritik Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat kasus pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras. Politikus Gerindra ini yakin Ahok terlibat dalam kasus tersebut. Dia menilai Ahok tak bisa menyangkal lagi dalam kasus pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras. Menurutnya, sudah cukup terbukti pembelian tersebut merugikan negara. "Menurut saya dalam hal ini kerugian nyatanya sudah jelas jadi bahwa dia (Ahok) terlibat langsung atau tidak langsung itu juga sudah nyata. Itu clean and clear," katanya di Gedung Nusantara III DPR, Jakarta, Kamis (14/4).

Pemeriksaan Ahok di KPK juga dijadikan bahan untuk menyerangnya. Fadli berdoa agar rakyat bisa melihat Ahok mengenakan rompi tahanan KPK.

"Ini jurus orang mabuk saja gitu ya. Apalagi dia mengatakan umur panjang dan berdoa, saya kita ini sudah jurus halusinasi. Saya kira kita mudah-mudahan berumur panjang sampai dia (Ahok) mendapat rompi oranye (di KPK rompi oranye dipakai oleh tersangka) untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan," jelas dia.

Tidak hanya itu, Fadli Zon juga cukup rajin menyerang Ahok dengan isu politik seputar Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. Fadli menyindir Ahok yang notabene bisa menjadi pemimpin DKI Jakarta berkat dukungan Partai Gerindra di Pilgub 2012, kini justru maju melalui jalur independen.

3. Mantan Menko Maritim Rizal Ramli

Publik masih ingat betul saat Menko Maritim Rizal Ramli memutuskan menghentikan reklamasi Pulau G. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tak terima dengan keputusan itu dan ngotot melanjutkan proyek reklamasi Pulau G. Ahok beralasan proyek itu memiliki payung hukum berupa Peraturan Presiden (Perpres), sehingga yang berhak menghentikan adalah presiden.

Ahok menuding Rizal Ramli sengaja menghentikan proyek Pulau G. Ahok berkirim surat pada Jokowi mempertanyakan keputusan pemerintah pusat. "Ini kan seolah-olah cuma ngincer pulau G," jelasnya.

Rizal Ramli menyerang balik dengan mengkritik cara Ahok. "Esensinya, jangan cengenglah jadi orang. Masa segala macem mau diaduin sama Presiden," sentil Rizal kepada Ahok.

Tidak hanya itu, Menko Rizal juga menyebut Ahok sebagai karyawan Agung Podomoro, perusahaan pengembang proyek reklamasi Pulau G. Ahok berang dan tidak terima dengan pernyataan itu. Dia mengatakan, Menko Rizal laiknya anggota DPRD. "Jadi itu tuduhan sama lah kayak oknum DPRD, dulu tuduh saya Gubernur Podomoro. Enggak tahunya yang nego-nego sama mereka siapa, terima duit Ariesman siapa, DPRD juga," ungkap Ahok.

Ahok juga mengatakan bahwa jabatannya setara dengan menteri. "Eh Anda juga jangan lupa ya Gubernur DKI setara dengan menteri. Undang-undang yang tulis. Ini Gubernur DKI loh, undang-undang mengatakan khusus Gubernur DKI jabatannya setara dengan menteri," klaim Ahok.

Kegaduhan akibat adu mulut antara Rizal Ramli dan Ahok soal reklamasi Teluk Jakarta diakhiri setelah Presiden Jokowi memutuskan mencopot Rizal Ramli dari posisi menteri digantikan oleh Luhut Pandjaitan.

4. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kerap melontarkan kritik pedas kepada Ketua BPK Harry Azhar pasca hasil audit pembelian lahan RS Suber Waras dirilis BPK. BPK yakin ada kerugian negar puluhan miliar dalam pembelian lahan yang dilakukan Pemprov DKI. Namun Ahok meradang dan menyebut hasil audit BPK mengandung politis.

Ahok menuding Harry sengaja menyembunyikan kebenaran dalam audit pembelian lahan Sumber Waras. Tidak hanya itu, Ahok bahkan mengungkit nama Ketua BPK Harry Azhar yang disebut dalam dokumen Panama Papers.

"Sekarang bagaimana jelasin katanya masuk Panama list? Makanya saya tanya BPK yang duduk di BPK berani enggak buktiin hartanya dari mana?," kata Ahok di Balai Kota, Rabu (13/4).

Kemarahan Ahok kembali meledak lantaran tak terima hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memberikan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada laporan keuangan Pemprov DKI tahun anggaran 2014 lalu. Kemarahan Ahok semakin bertambah karena BPK mengharuskannya memberikan laporan uang makan yang pengeluarannya sehari-hari. BPK juga mengharuskan Ahok merinci hingga ke pembelian bumbu dapur, seperti cabai, bawang, garam dan lada.

Ahok meminta petinggi BPK tidak sok suci. Mantan anggota DPR ini juga menantang pejabat BPK untuk buka-bukaan soal harta yang dimiliki. "Saya mau nantang semua pejabat di BPK yang ada, bila perlu buktikan pajak yang kalian bayar, harta kalian berapa, biaya hidup kalian, anak-anak Anda kuliah di mana. Saya mau tahu semua," ujar Ahok.

5. Sekretaris Daerah Saefullah

Pejabat yang baru-baru ini berseteru dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama adalah anak buahnya sendiri yakni Sekretaris Daerah Saefullah. Niat Saefullah maju di Pilgub DKI dan menantang Ahok, mulanya ditanggapi biasa saja. Malah, kata Ahok, dia sudah mempersiapkan program lelang jabatan sekda di mana banyak orang yang pastinya mengantre. Namun, pada Kamis kemarin, Ahok malah membongkar borok Saefullah yang diamatinya sejak menjabat di DKI. Ahok mengungkap bagaimana perangai Saefullah yang diam-diam menggalang dukungan politik dari PNS DKI dengan diam-diam melantik pejabat yang disebut Ahok orang-orang Saefullah.

Menurutnya, Saefullah salah satu anak buah yang sering melawan dirinya. "Sekda aja ngelawan saya kok," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, kemarin.

Ahok menuding Saefullah sengaja menggalang dukungan dari PNS untuk memuluskan langkahnya memenangkan Pilgub DKI. Bahkan, kata Ahok, Saefullah melakukan kampanye terselubung.

"Kamu kira Sekda enggak pasang orangnya, lurah, camat yang sempat saya cut ingat enggak? Yang tiba-tiba baju putih semua dilantik itu loh. Saya langsung potong kan. Kamu kira enggak pasang-pasang orang untuk kampanye? Justru lebih bahaya Sekda, dia yang menentukan semua program kita. Surat kita jalan enggak jalan semua di dia. Saya masih santai aja," bebernya.

Ahok meminta Saefullah tidak menusuknya dari belakang. "Saya justru sangat demen kalau saya berpolitik dengan transparan ya. Saya paling demen orang dalam itu terang-terangan ngelawan karena enggak puas. Yang enggak ngelawan kan banyak. Makanya saya sangat fair," beber Ahok.