Merdeka.com - Massa buruh kembali menggelar demonstrasi di depan Balai Kota Jakarta. Mereka kembali menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) ke Pemprov DKI.

Beberapa waktu lalu, mereka juga menggelar demonstrasi serupa. Saat itu, Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama menemui massa dan berjanji akan menaikkan UMP dan KHL setelah melakukan perundingan dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKI dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans).

"Tuntutan riil kita adalah penetapan kenaikan KHL untuk menentukan nilai UMP dan sektoral," kata Bayu saat ditemui di sela-sela rapat sejumlah organisasi buruh bersama jajaran Pemprov DKI, di gedung Balai Kota Jakarta, Jumat (2/11).

Pihaknya menginginkan penetapan kenaikan upah diputuskan hari ini, sesuai dengan janji Ahok, Senin (24/10) lalu. Jika, hal tersebut diingkari, pihaknya mengancam akan menggelar demonstrasi dengan jumlah massa buruh yang lebih besar dari sebelumnya.

"Harus hari ini, kalau tidak kami akan melakukan aksi hapus outsourcing dan upah murah jilid dua. Lebih besar dari aksi pertama yang kita lakukan pada bulan lalu," tandasnya.

Sementara itu, demonstrasi buruh di depan Balai Kota terus berlanjut. Massa yang berasal dari berbagai organisasi buruh itu membawa berbagai atribut dan bendera.

Pemerintah Provinsi DKI akan menetapan KHL yang mengacu pada Permenakertrans No.13 Tahun 2012 dengan 60 komponen KHL. Sementara tuntutan para buruh mengenai KHL adalah terpenuhinya 122 komponen.

Sebelumnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DKI Jakarta Deded Sukandar menyampaikan bahwa 122 komponen KHL yang dirancang para buruh belum memiliki dasar hukum. Sehingga risiko melanggar hukum akan dihadapi apabila dewan pengupahan menetapkan KHL berdasarkan perhitungan itu.

Untuk DKI Jakarta, nilai KHL sementara terhitung September hingga Oktober 2011, berdasarkan survei sebesar Rp 1.844.929. dan Oktober sebesar Rp 1.845.684. KHL adalah angka yang nantinya akan menentukan nominal UMP.

Selain KHL, faktor penentu UMP lainnya adalah pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, produktivitas dan penyerapan tenaga kerja.