Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menarik draf rancangan peraturan daerah (raperda) Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara dari Program Legislatif Daerah (Prolegda) 2018. Alasannya, dia ingin menata kawasan Utara Jakarta sesuai dengan kebutuhan ibukota ke depannya.

Anies mengatakan, bukan masalah poin-poin apa aja yang akan direvisi dalam raperda reklamasi tersebut. Dia menjelaskan, kawasan Pantai Utara adalah pantai yang dapat dinikmati warganya bukan hanya untuk kalangan-kalangan tertentu. Sehingga, penarikan raperda tersebut untuk memberikan rasa keadilan pada warga.

"Kita ingin kawasan Utara Jakarta itu jadi kawasan pantai yang bisa dirasakan warga. Kita ingin warga Jakarta bisa tinggal di pesisir, merasa tinggal di tepi pantai. Hari ini, kita sering kali tidak menyadari karena begitu jauhnya kita dari pantai. Bukan secara fisik kita jauh tapi secara kegiatan dan mainset kita jauh dari laut," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (7/12).

Mengenai konsep penataan yang diterapkan, Anies pun tak akan berpacu pada konsep Jakarta di masa lalu. Tetapi ,kata dia, konsep yang harus diusung dan dilihat adalah bagaimana Jakarta ke depannya dengan cara mempertimbangkan berbagai aspek.

Untuk itulah, mantan Menteri Pendidikan ini memutuskan tak tergesa-gesa membahas terkait tata ruang kawasan Utara Jakarta melalui dua Raperda tersebut.

"Karena itu lah kita memutuskan tidak membahas itu sekarang sampai kita matang dari tim itu. Timnya akan dibentuk mudah-mudahan di awal tahun mulai berkerja," jelasnya.

Terkait nasib dua pulau yang hampir rampung, Anies mengatakan, pulau C dan D itu tetap akan diproses. Pasalnya, dia mengaku, telah mempersiapkan langkah hukum terhadap pembangunan yang masih berlangsung di kedua pulau tersebut.

"Nanti kita ada langkah hukumnya itu. Tapi yang jelas kita berpikir jangka panjang bukan menyelesaikan satu-dua kasus saja," tutupnya.