Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapat pinjaman dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan sebesar Rp12,5 triliun. Pencairan dilakukan dalam dua tahap.

Pada saat penandatanganan nota kesepakatan pinjaman di kantor Kementerian Keuangan, Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan mengatakan pencairan pinjaman untuk Pemprov DKI tahap pertama di tahun 2020 sebesar Rp4,5 triliun. Tahap kedua, 2021 sebesar Rp8 triliun.

"Untuk pemerintah Provinsi DKI usulan pinjamannya Rp 4,5 triliun adalah untuk tahun 2020 ini yang kita sampaikan hari ini dan Rp 8 triliun untuk tahun depan," ujar Sri, Senin (27/7).

Untuk pencairan tahap kedua, Sri mengatakan pihaknya masih dalam tahap penyelesaian rancangan APBN 2021.

"Untuk pemerintah Provinsi DKI usulan pinjamannya Rp 4,5 triliun adalah untuk tahun 2020 ini yang kita sampaikan hari ini dan Rp 8 triliun untuk tahun depan," ujar Sri.

Pinjaman diberikan dalam rangka upaya pemulihan ekonomi nasional (PEN) atas dampak pandemi Covid-19.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang hadir dalam acara tanda tangan tersebut merinci program apa saja yang akan dikerjakan setelah mendapat pinjaman tersebut yakni; pengendalian banjir, peningkatan layanan air minum, pengelolaan sampah, peningkatan infrastruktur transportasi, peningkatan infrastruktur pariwisata dan kebudayaan, dan olahraga.

Dari nilai pinjaman yang akan dicairkan oleh Kemenkeu pada tahap pertama, Rp4,5 triliun. Pemprov DKI pun merancang alokasi anggaran untuk beberapa kegiatan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Nasruddin Djoko, mengatakan rencana alokasi terbesar tahun ini ada di pengendalian banjir.

Untuk tahun 2020, pengendalian banjir diusulkan menghabiskan dana sebesar Rp1,7 triliun, kegiatan olahraga sebesar Rp1,1 triliun, transportasi Rp780 miliar, penanganan sampah Rp560 atau Rp580 miliar, pariwisata dan budaya Rp 200 miliar, air minum Rp 200 miliar.

"Angkanya sekitar segitu, tapi ini kan masih usulan, belum dikucurkan juga (dari Kementerian Keuangan) makanya diskusi itu dilakukan terus saya juga memperhatikan juga, ini kan program PEN ya. Program PEN ini program pusat dikolaborasikan dengan daerah," kata Nasruddin.

"Ini masih digodok, karena disebut maksimal pagu, syukur-syukur disetujui, nanti dilihat lagi."