Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menuding petugas RT RW protes agar tugas untuk lapor via aplikasi Qlue itu dihapus merupakan adalah orang jual beli lapak kios di wilayahnya. Pengurus RT/RW ini, katanya, diduga menjadi makelar sekaligus pemberi izin atas kios-kios dan lahan yang akan disewa.

"Mohon maaf saja, itu RT RW yang marah itu apa? itu sebagian oknum, jual lapak. Surat menyurat, orang mau beli rumah, beli apa, minta rekomendasi. San semua saya coret sudah," kata Ahok di Balai kota, Jakarta, Kamis (26/5).

Menurutnya, dari transaksi ini petugas RT RW mengambil komisi atau pungutan. Namun saat ini, praktik itu dipastikan sudah tidak bisa dilakukan karena semua izin menjadi diserahkan ke Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP).

"Dulu kan minta izin surat apa, KTP, pasti minta RT RW. Nah, lalu kita bilang, Anda harus laporkan kondisi dong," tegas Ahok.

Ahok menyesalkan dugaan praktik semacam ini. Karena, dalam menunjuk petugas RT RW, dia memilih orang-orang yang peduli terhadap lingkungannya dan bersedia melapor jika ada masalah. Ditambah, tiap bulan petugas RT/RW ini juga mendapat insentif dan dana operasional darinya.

"Kamu kenapa jadi RT RW? Karena kamu kan punya hati mengurusi lingkungan Anda. Nah, kalau mau mengurusi lingkungan Anda, lapor kepada kami dong, SKPD mana yang tidak peduli," terangnya.

Untuk mengantisipasi praktik curang petugas RT RW, Ahok membuat SK Gubernur Nomor 903 tahun 2016 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Serta, Pergub 168 tahun 2014 tentang Pedoman RT RW DKI Jakarta.

"Makanya saya sudah keluarin Pergub, RT RW enggak mau urusin warganya, kalau cuma palakin doang tanda kutip, atau cuma mau jual lapak doang, keluarin saja, berhentiin," pungkasnya.

Meski begitu, Ahok tetap meminta meminta kepada pengurus RT RW melaporkan kinerja dan kondisi lingkungan mereka melalui aplikasi Qlue. Hal ini karena pengurus RT RW ini mendapat dana operasional dan insentif dari Pemprov DKI.

"Sekarang kan gini, RT/RW itu minta uang dari APBD. Kan yang minta gaji, minta operasional? Minta, kan kita udah kasih tiap bulan," kata Ahok.

Ahok menyebut besaran insentif yang diterima adalah Rp 975 ribu untuk RT dan Rp 1,2 juta untuk RW. Dengan insentif yang diterima ini, katanya, pengurus RT RW bertanggungjawab memberikan 3 laporan soal kondisi lingkungan via Qlue.

"Nah wajar kan? Makanya kita bilang insentif ini, minta tanggungjawabnya. Tanggungjawabnya apa? seperti itu (lapor ke Qlue)," terangnya.

Untuk diketahui, kewajiban yang mengharuskan ketua RT/RW melapor ke Qlue diatur diatur dalam SK Gubernur Nomor 903 tahun 2016 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Serta, Pergub 168 tahun 2014 tentang Pedoman RT RW DKI Jakarta.

Dalam SK itu, diatur bahwa pengurus RT/RT diwajibkan melaporkan kondisi lingkungan mereka sebanyak 90 kali dalam sebulan atau minimal 3 laporan dalam sehari via Qlue. Dan jika tidak mencapai target, maka uang operasional untuk pengurus RT/RW tidak bisa dicairkan.

Selain itu, berdasarkan aturan itu juga, tiap laporan akan dihargai Rp 10 ribu. Sehingga, dalam sebulan bagi RT produktif dapat mengantongi uang operasional dari Kelurahan sebanyak Rp 900 ribu.

Sementara, Pemprov DKI Jakarta telah menyediakan dana operasional sebesar Rp 540 miliar untuk sekitar 33.000 RT. Dana ini nantinya akan dipertanggungjawabkan ke Kementerian Dalam Negeri.

Dan dengan menggunakan aplikasi Qlue, Pengurus RT/RW dipermudah dalam proses laporan kondisi lingkungan mereka kepada Pemprov DKI. Sekaligus dapat membantu proses pertanggungjawaban dana operasional tersebut.