Merdeka.com - Usulan DPRD DKI terkait anggaran Dana Daerah Pemilihan (Dapil) Rp49 miliar disorot. Besarnya angka yang diajukan membuat dipertanyakan kegunaanya. Usulan itu tertulis dalam rencana kerja tahunan (RKT) 2021.

Anggaran satu tahun itu akan dibagikan merata ke sembilan Fraksi Partai Politik (parpol) dengan total penerima 106 anggota dewan. Rinciannya, PDIP 25 orang, Gerindra 19 orang, PKS 16 orang, Demokrat 10 orang, PAN 9 orang, PSI 8 orang, NasDem 7 orang, Golkar 6 orang, dan PKB digabung dengan PPP 6 orang.

Mengacu pada nilai tersebut, artinya dengan dana dapil Rp49 miliar, masing-masing anggota dewan akan mendapatkan kisaran Rp300 juta per orang untuk satu tahun. Dalam setahun, jika tiap bulan benar-benar melakukan kunjungan ke dapilnya, maka dana dikeluarkan Rp38 juta setiap bulannya.

Menurut Wakil Ketua DPRD DKI, Misan, kunjungan ke daerah pemilihan bisa satu sampai dua kali dalam sebulan. Dia pastikan pula, kunjungan tersebut berbeda dengan ketika masa reses yang dilakukan per tiga sampai empat bulan sekali. Itu sebabnya, ada perbedaan antara dana dapil dan dana reses.

"Aspirasi masyarakat kan tidak kita tampung empat bulan sekali. Bisa saja bulanan atau dua mingguan," kata dia.

Komisi A DPRD DKI menyebut usulan ini belum disetujui. Masih dalam pembahasan yang panjang. Sehingga belum bisa dirinci seperti apa nantinya penggunaan dana dapil itu.

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak, menyebut sebenarnya anggaran dana dapil kisaran Rp38 juta perbulan terbilang kecil. Apalagi bila dibandingkan dengan kegiatan serupa semacam reses maupun sosialisasi peraturan (sosper). Tetapi bisa hanya mengandalkan dana reses juga kurang.

"Dengan melihat bentuk pertemuan seperti reses dan sosper, maka jumlah kisaran Rp35 juta/bulan sebenarnya kecil," ujar Gilbert kepada merdeka.com, Kamis (18/11).

Dia berdalih anggaran tersebut bentuk keinginan masyarakat agar anggota dewan lebih sering hadir untuk menyerap suara para konstituennya. Sehingga tidak ada tudingan bahwa wakil rakyat hanya akan datang ketika masa pemilu tiba. Apalagi, klaimnya, tidak ada aturan yang dilanggar dan pemborosan yang dilakukan.

"Fraksi tentu setuju karena ini permintaan masyarakat agar kita mengunjungi tidak hanya saat kampanye. Di mananya yang boros?" sambungnya.