Merdeka.com - Terkait kasus meninggalnya mahasiswi Universitas Indonesia Annisa Azward (20) yang meloncat dari angkutan kota KWK-U 10, Dinas Perhubungan (Dishub) menyatakan setiap hari selalu melakukan penegakan hukum dengan menerapkan UU yang ada (law enforcement).

Namun, uji petik tersebut tidak dilakukan 24 jam sehingga belum ada efek jera bagi pelaku.

"Uji petik tidak 24 jam, pada saat pemeriksaan. Dengan uji petik kami harapkan efek jera, sebagian memang jera tapi sebagian lagi belum," kata Kepala Dinas Perhubungan Udar Pristono di Balaikota Jakarta, Senin (11/2).

Menurut Pristono, yang diperlukan saat ini langkah dari sisi hulu, yakni para pemilik angkutan umum dan sopir angkutan harus menjalankan instruksi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan Keputusan Menteri nomor 35 Tahun 2003 tentang angkutan orang di Jalan bahwa pengelola angkutan harus punya pool atau depo.

"Kendaraan bodong, supir tembak, itu karena mereka tidak punya pool. Coba yang punya pool, nggak akan terjadi hal-hal seperti itu, siapa supirnya, bagaimana kendaraannya, baru boleh keluar," jelasnya.

Oleh karena itu, dia mengimbau koperasi angkutan umum harus bertanggungjawab, bukan sekadar memungut iuran saja. Artinya membina supirnya menyediakan poolnya.

"Koperasi ada yang benar ada juga yang tidak benar, koperasi yang benar itu yang memperhatikan tiga hal, sarana prasarana dan manajemen. Misalnya memakai seragam, sistem gaji, mobil laik jalan, dan harus punya pool dan depo. Kalau nggak ada pool dan depo ya kejadian kayak kemarin," terangnya.

Pristono mengaku selama ini tidak hanya sekadar mengimbau namun melakukan tindakan kontroling di lapangan. Sehingga instruksi tersebut harusnya dilaksanakan, apabila koperasi tidak mampu menyediakan depo atau pool lebih baik mundur dan tidak membuat kesalahan yang menyusahkan orang lain.

"Nggak dong, kita kan sudah melakukan ini dan instruksi. Itu harus diikuti tapi saya juga kan tidak bisa menyediakan depo," tandasnya.