Cegah Kekosongan Stok, Dinkes DKI Minta Relokasi Vaksin Covid-19 ke Jakarta
Merdeka.com - Dinas Kesehatan DKI Jakarta meminta opsi relokasi vaksin Covid-19 dari daerah lain untuk mengantisipasi stok vaksin yang mulai menipis di sejumlah fasilitas kesehatan. Relokasi vaksin memungkinkan dari satu daerah ke daerah lain karena dimudahkan oleh sistem pemantauan.
"Kami juga minta terus karena DKI serapannya tinggi," kata Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dwi Oktavia di Jakarta, Jumat (7/10).
Apalagi jika ada vaksin yang mendekati masa kadaluarsa, maka Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah akan melakukan opsi relokasi ditambah serapan yang rendah di daerah tersebut.
Meski begitu, kata dia, sampai saat ini belum ada daerah yang melakukan relokasi vaksin ke DKI Jakarta.
"Jadi begitu lihat daya serap rendah, vaksin kemungkinan ada potensi 'expire' (kadaluarsa), mereka akan didorong untuk ditawarkan kepada provinsi mana yang mau. Itu relokasi vaksin namanya," ujar Dwi seperti dilansir dari Antara.
Untuk menyiasati stok menipis di DKI, pihaknya tetap mengadakan vaksinasi namun disesuaikan dengan ketersediaan stok dan lokasi vaksinasi yang dikurangi.
Sebelumnya, saat masih banyak stok vaksin Covid-19, satu kecamatan bisa membuka sentra vaksinasi 10-20 titik termasuk di Puskesmas kecamatan dan kelurahan, taman, pusat perbelanjaan dan tempat publik lainnya.
"Kalau sekarang agak berkurang stok vaksin, kami tidak bisa buka 10-20 titik sehingga di konsentrasikan di setiap kecamatan layanan titik vaksinasi disesuaikan dengan stok yang ada," kata Lies.
Meski begitu, kata dia, selama beberapa hari terakhir capaian vaksinasi untuk dosis ketiga (booster) di DKI Jakarta per hari masih cukup tinggi berkisar 1.800-2000 orang.
Sementara itu, capaian vaksinasi dosis pertama untuk warga di Ibu Kota hingga Kamis (6/10) mencapai 12.682.585 atau 135 persen dari target 10,8 juta.
Sedangkan, dosis dua mencapai 10.802.368 atau 115 persen dan dosis ketiga mencapai 5.064.192 orang 68,48 persen.
Berdasarkan data stok vaksin Kementerian Kesehatan yang diakses pada Jumat (7/10) hingga pukul 08.00 WIB, estimasi ketersediaan vaksin Covid-19 di Jakarta mencapai 58.086 vaksin dengan rata-rata vaksinasi minggu lalu mencapai 4.739 vaksinasi.
Adapun estimasi sisa hari dari stok tersebut mencapai 12 hari.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dinkes DKI Akhirnya Mengungkap Jumlah Kasus Covid-19 JN.1 di Jakarta Selama Tahun 2023
Ani menjelaskan, JN.1 memiliki gejala yang sama seperti Covid-19 lainnya.
Baca SelengkapnyaBawa Mobil Dinas ke Puncak dan Buang Sampah Sembarangan, Kasetpel Dishub DKI Dinonaktifkan
Heru menyebut, selama dua bulan juga Agustang tidak akan memperoleh tunjangan kinerja daerah (TKD) sebagai pegawai Dishub DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaKasus DBD di Depok Melonjak, Ini Antisipasi Wali Kota Cegah KLB
Jumlah ini naik dua kali lipat dibanding tahun 2023. Adapun rinciannya, pada Januari 2024 sebanyak 68 kasus, Februari 119 kasus, Maret 68 kasus.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kasus Covid-19 Ditemukan pada 11 Daerah di Jateng
Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) mengungkapkan kenaikan kasus Covid-19 di wilayahnya.
Baca SelengkapnyaJakarta Bukan Lagi jadi DKI, Heru Budi: Masih Ada Waktu Transisi, Sedang Berproses DKJ
Sebelumnya, Baleg DPR RI mengatakan Jakarta telah kehilangan status sebagai Daerah Khusus Ibukota (DKI) sejak 15 Februari 2024 lalu
Baca SelengkapnyaASN DKI Jakarta Dilarang Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran, Ini Sanksi Diterima Jika Melanggar
Larangan penggunaan kendaraan dinas untuk mudik sudah diatur di dalam kebijakan yang ada.
Baca SelengkapnyaJokowi Tegaskan Gubernur DKI Jakarta Dipilih Rakyat
Jokowi menyampaikannya dalam rapat membahas RUU DKJ bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju.
Baca SelengkapnyaKasus DBD Tertinggi di DKI Ada di Jakarta Barat
Ani menambahkan untuk fasilitas kesehatan (faskes) di DKI Jakarta sangat mencukupi dan hingga saat ini semua dalam keadaan siaga 24 jam.
Baca SelengkapnyaTolak Gubernur Ditunjuk Presiden, PKB Dukung Usulan Wali Kota Dipilih Lewat Pilkada Diatur dalam RUU DKJ
PKB setuju usulan PKS itu karena setelah RUU DKJ ditetapkan menjadi undang-undang, maka Jakarta bakal berganti status.
Baca Selengkapnya