Merdeka.com - Kedatangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cempaka Putih ke kantor Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melaporkan adanya tunggakan pajak dari salah satu BUMD. Tunggakan pajak hampir Rp 100 miliar sejak tahun 2009.

"Bukan soal kebocoran pajak, jadi itu rupanya sejak tahun 2009 ada BUMD kita begitu merger nunggak," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Selasa (11/12).

Menurut Ahok dari hasil audit BPKP utang pajak tersebut dibebankan kepada Pemprov DKI. Tetapi, Ahok mengatakan hitungan pajaknya tidak sesuai.

"Kita sudah minta anggaran untuk bayar pajak ini diselesaikan," katanya.

Mantan Bupati Belitung Timur mengatakan perusahan tersebut sejak merger menjadi BUMD bernama PT Jakarta Tourisindo. Sehingga, hal tersebut tidak mungkin pajak lama dibebankan sekarang.

"Nah hasil audit BPKP bilang DKI harus bayar. Tapi waktu DKI harus bayar itu jumlahnya sudah tidak cukup lagi. Nah kalau nunggu tahun depan kan pajak nambah lagi. Jadi saya bilang selesaikan saja tahun ini. Bayar, nanti tahun depan kekurangannya kita bayarkan," jelasnya.

Di lokasi yang sama, Kepala Kantor Wilayah Pajak Jakarta Pusat Dicky Hertanto melaporkan beberapa hal yang belum sesuai. Yakni melaporkan pembayaran pajak yang macet kepada Ahok.

"Bukan pajak online, atau cara bayar pajak ke depan, cuma menyampaikan laporan macetnya pembayaran pajak ke Pak Wagub. Ada dari badan, dan instansi," kata Dicky.

Menurutnya, pajak tersebut belum dibayar dari hasil perhitungan pajak yang lama. "Saya nggak bisa menyebutkan," katanya.