Bukan Darurat Sipil, Jaga Jarak Plus Sanksi Dinilai Efektif Lawan Corona

Selasa, 31 Maret 2020 10:03 Reporter : Yunita Amalia
Bukan Darurat Sipil, Jaga Jarak Plus Sanksi Dinilai Efektif Lawan Corona Tenaga medis menginap Hotel Grand Cempaka. ©Liputan6.com/Herman Zakharia

Merdeka.com - Penyebaran virus Corona di Indonesia membuat pemerintah kelimpungan mengkaji segala aturan guna memutus rantai jumlah kasus yang semakin hari terus bertambah. Opsi terakhir yang akan dipilih pemerintah adalah darurat sipil, apabila upaya pembatasan sosial skala besar gagal diterapkan.

Opsi ini dikritik pelbagai pihak, seperti pegiat HAM dan kebijakan publik. Darurat sipil dianggap bukan solusi terbaik menanggulangi pemutusan sebaran rantai virus.

Pengamat kebijakan publik dari Trisakti, Trubus Rahadiansyah mengatakan, kebijakan jaga jarak merupakan cara terbaik untuk menekan laju angka kasus positif Covid-19. Hanya saja, kebijakan ini belum maksimal karena belum adanya payung hukum dalam pelaksanaannya.

"Kalau untuk darurat sipil sebagai opsi terakhir, enggak tepat. Jaga jarak sudah paling benar tapi belum efektif karena masih sekadar imbauan," kata Rahadiansyah kepada merdeka.com, Selasa (31/3).

Dia menuturkan, jika sekadar imbauan maka sulit untuk menggugah kepedulian masyarakat mengenai pentingnya jaga jarak. Untuk itu, penerapan aturan hukum perlu dilakukan.

Lebih lanjut, dia mengatakan, aturan hukum yang diberlakukan tidak perlu masuk dalam ranah pidana, cukup proses administrasi atau denda.

"Enggak usah pidana, penjara sudah penuh. Cukup administrasi misalnya KTPnya ditahan, atau SIMnya, lalu denda, itu cukup," terangnya.

Baca Selanjutnya: Dosen di Universitas Trisakti itu...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini