Buka Musrenbang, Ahok nilai Jakarta Barat paling payah

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama membuka Musyawarah Perencanaan Pengembangan (Musrenbang) Kota Administrasi Jakarta Barat di Aula Kantor Wali Kota Jakarta Barat. Dalam pidatonya Ahok menyatakan wilayah barat Jakarta ini dinilai yang paling parah di antara wilayah lainnya. Pasalnya, Walikota dinilai belum besikap tegas pada para pelanggaran aturan. Ini bisa dilihat dari masih banyaknya PKL yang belum ditertibkan dan banyaknya angkutan umum yang dibiarkan oleh Dinas Perhubungan setempat.

"Di antara semua kota, (Jakarta) barat yang payah nih. Pembiaran PKL, yang ngetem-ngetem juga masih banyak," kata Ahok usai membuka acara Musrenbang Jakarta Barat, Senin (4/4).

Tak hanya soal PKL dan angkutan umum yang tidak tertib, Ahok juga menyinggung soal pembebasan sejumlah tanah yang masih bermasalah. Padahal kata dia, tidak sulit bagi pemerintah setempat untuk membenahi masalah itu.

"Pembebasan tanah juga masalah. Padahal apa yang sudah sih? Duit ada, kuasa ada, yang enggak ada itu niatnya. Kalau niatnya bukan buat orang banyak ya repot," sindir Ahok.

Dia menjelaskan, persoalan Musrenbang sebenarnya hal yang mudah. Namun, menggerakkan hati orang untuk berbuat baik itu yang sulit.

"Musrenbang juga gampang, yang susah itu menggerakkan hati untuk orang tergerak hatinya. Percuma kita Musrenbang kalau otak bapak-ibu yang enggak dirubah," ujar Ahok.

Ahok menjelaskan, para peserta Musrenbang sebenarnya sudah mengetahui standar yang benar dalam mengajukan program pengembangan. Saat ini bagi dia yang terpenting adalah memberikan pengarahan soal perbaikan mental memanfatkan proyek pemerintah untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

"Kalau mereka sekarang masih berpikir, nanti kalau Ahok enggak jadi gubernur lagi 2017, mau balikin lagi. Padahal kita semakin mengarah ke yang ketat. APBD pun sudah kita bentuk buka hanya e-budgeting tapi juga sudah template," jelas Ahok.

Ahok yakin dengan sistem e-budgeting yang dipakai saat ini bisa dengan mudah mendeteksi adanya permainan yang malah merugikan Negara. Meski nilainya tak seberapa dia tegas akan menolak hal tersebut.

"Walaupun nilainya cuma Rp 200 juta pertahun itu enggak bener. Rp.25 juta pun akan saya coret. Lah dulu kan pernah syaa coret, terus ada lagi, nah ini yang bandel nih," pungkas Ahok.