Merdeka.com - Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) mengakui pengelolaan keuangan PD Dharma Jaya sangat kacau. Bahkan, Jokowi menganggap manajemen BUMD yang mengelola peredaran daging sapi di Jakarta sudah tidak karuan.

Menurut Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DKI Jakarta, Blucer W Rajagukguk, ada 14 temuan dengan 32 rekomendasi dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pengelolaan keuangan negara PD Dharma Jaya. Kemudian, ada indikasi penyelewengan keuangan negara di PD Dharma Jaya sebesar Rp 4,9 miliar.

"Pemeriksaan kami lakukan dalam tahun buku 2010/2011. Saat kami periksa, ternyata ditemukan banyak masalah waktu tahun anggaran tersebut. Mudah-mudahan temuan tersebut tidak diulangi lagi dalam tahun anggaran 2012/2013," ujar Blucer di Jakarta, Selasa (8/10).

Menurut Blucer, ditemukan perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga yang tidak sesuai dengan perda. Sehingga hasil analisis dari pemeriksaan BPK ditemukan indikasi kerugian senilai Rp 2,2 miliar dan pengeluaran kas biro direksi sebesar Rp 3,1 miliar. Namun, Blucer menyayangkan lantaran tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawabannya.

"Jadi masalah keuangan dalam PD Dharma Jaya banyak sekali. Kami minta semuanya dapat diselesaikan perusahaan daerah tersebut," tegas dia.

Hingga saat ini, BPK Perwakilan DKI sudah menerima pembayaran atas temuan kekurangan penerimaan sebesar Rp 670 juta. Sehingga masih tersisa kekurangan penerimaan yang harus dibayarkan PD Dharma Jaya sebesar Rp 1,1 miliar.

"Kita akan ajukan permohonan pemeriksaan kembali PD Dharma Jaya pada awal tahun 2014. Pemeriksaan tidak kita lakukan tahun ini, karena sekarang banyak yang lebih penting yang sedang kami periksa keuangannya," jelas Blucer.

Adapun 14 temuan yang dicatat BPK dari hasil audit, di antaranya, ada penambahan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) 2011 sebesar Rp 1,1 miliar. Ternyata PMP diserahkan kepada PT ASI, hal ini tidak sesuai dengan peraturan daerah (perda) tentang PMP terhadap PD Dharma Jaya.

"Perdanya nggak bilang begitu kan. Tidak diatur dalam perda, PMP tersebut diserahkan kepada PT ASI. Tetapi malah diserahkan PT ASI,” terang dia.

Temuan indikasi kerugian lainnya adalah, adanya utang PT GIP (swasta) kepada PD Dharma Jaya sebesar Rp 800 juta. Meski sudah dibuat surat tagihannya, hingga kini PT GIP belum membayarkan utangnya kepada BUMD DKI ini.

"Sampai sekarang belum dibayarkan oleh PT GIP. Yang herannya, padahal kan perusahaan ini kesulitan cash flownya, kok bisa memberikan pinjaman," tandasnya.