Merdeka.com - Panglima Komando Daerah Militer Jayakarta (Pangdam Jaya) Mayjen TNI Untung Budiharto memberikan penjelasan perihal dana hibah Rp11 miliar dari Pemprov DKI Jakarta. Dana hibah akan digunakan membeli dereta mobil mewah untuk kendaraan operasional pejabat utama Kodam Jaya.

Mobil mewah yang dibeli dengan dana hibah yakni satu Land Cruiser, satu Prado, dua Fortuner dan enam Innova.

"Jadi memang kita minta, bukan ngarang ngarang Pemda, dibahas dengan DPRD, dibahas di Musrenbang, mana yang disetujui, kita amini," kata Untung saat ditemui di Makodam Jaya, Jakarta, Kamis (19/1).

Ajukan Rp56 Miliar

Untung menjelaskan alasan pengajuan kendaraan operasional dengan memanfaatkan dana hibah. Menurut dia, kendaraan operasional pejabat Kodam sudah tidak diganti sejak 2014. Sehingga, perlu adanya perbaikan. Itu pun, dari total pengajuan Rp56 miliar, hanya Rp11 miliar yang dikabulkan.

"Kita ajuin mobil Rp56 (miliar), karena kita ingin bukan hanya asisten, wa asisten juga, paling enggak ya mobil apalah," ucapnya.

Meski demikian, Untung tak mempersoalkan terkait besaran dana hibah yang akhirnya disepakati Pemprov bersama DPRD DKI. Dia pastikan dana tersebut akan dimanfaatkan dengan benar untuk operasional jajarannya.

Bantuan di Internal Tak Mencukupi

Apakah dari internal tidak ada pengajuan? Untung menjelaskan, jika mengacu pada aturan di kesatuan TNI Angkatan Darat, setiap tahunnya hanya mendapat jatah satu sampai tiga unit mobil operasional.

Jika melihat jumlah itu, dipastikan tidak cukup menunjang kinerja jajarannya.

"Kenapa? Karena kita dapat dari TNI Angkatan Darat satu tahun satu atau dua kendaraan operasional. Dan tahun ini hanya 3 unit, untuk seluruh kodam anggota Kodam 16.000, satuannya 10 Batalyon, 10 Kodim, 2 Korem, 3 Brigade Makodam. Kebutuhan kita banyak didukung tiga," jelasnya.

Kerjasama Lewat CSR

Untung kemudian menjelaskan bahwa anggaran pertahanan Indonesia hanya di kisaran 0,6 persen - 0,7 persen sesuai perhitungan Gross Domestic Product (GDP) atau dikenal dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Sudah pasti sangatlah kurang.

"Padahal TNI kan bangun juga, tapi itu pasti kedodoran (untuk pemeliharaannya). Makanya komandan itu pasti berinovatif untuk memelihara pasukannya. Dan anggaran yang paling gede itu di masing-masing pemerintah daerah," jelasnya.

Selain lewat Pemprov DKI, biasanya kata Untung, perolehan dana bantuan Kodam Jaya dari Pemprov Jawa Barat maupun Pemprov Banten. Termasuk pula dana CSR dari pihak swasta yang dipergunakan untuk pembangunan.

"Jadi strateginya tentara ya mencoba mencari anggaran di luar Dipa. Bisa itu, bisa CSR, itu kaya bangun bangunan yang dibutuhkan masyarakat misalkan masjid ya, sama GOR (Gelanggang Olahraga). Nah dua itu kan manfaat buat masyarakat, kalau tidak kaya gitu ya bisa rusak tanpa ada perawatan," bebernya.

Penjelasan Soal Dana Hibah

Sebelumnya, Satpol PP DKI Jakarta memberikan dana hibah sebanyak Rp11 miliar kepada Kodam Jaya dan Rp12 miliar ke Korps Marinir Pasmar 1. Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin berdalih, hibah tersebut digunakan untuk layanan pengamanan masyarakat Ibu Kota.

"Ini kan untuk layanan pengamanan juga. Kan untuk keamanan dan menyangkut keamanan Jakarta. Kan dukungan sarana prasarana untuk satuan yang ada kan," kata Arifin kepada wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (17/1).

Tak hanya itu, Arifin justru menyebut pihaknya hanya memenuhi usulan pemohon hibah yang masuk.

"Ya apa namanya, sesuai dengan usulan pemohon yang disampaikan kepada kita. Kan kebutuhan yang disampaikan kepada kita kan seperti itu. Ya proposal hibah, hibah diajukan oleh lembaga yang memohon hibah kepada Pemprov," tambah Arifin.

Sebelumnya, Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Thopaz Nuhgraha Syamsul menyinggung pengadaan dana hibah sebesar Rp23 miliar tersebut. Thopaz mengatakan bahwa hibah bukan kebutuhan Satpol PP. Maka dari itu, diskusi pemberian hibah diharapkan melibatkan Komisi A DPRD.

"Hibah itu kan bukan kebutuhan premier maupun sekunder Pol PP. Ini bicara mutual benefit, bicara kita mampu atau tidak. Jadi, penentuan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) hibah saya rasa wajib, pimpinan, melibatkan kita, Komisi A," kata Thopaz dalam rapat tersebut.

Thopaz juga menyebut, Pemprov DKI masih membutuhkan anggaran untuk hal-hal lain dibandingkan hibah untuk membeli Kendaraan Dinas Operasional (KDO) Kodam Jaya dan Pasmar 1.

"Ini jelas contohnya, hibah yang diakomodir Pol PP pengadaan KDO. Provinsi kita masih butuh yang banyak Pak, kenapa kasih kendaraan KDO mobil land cruiser? apa urusannya kita ngasih duit buat beliin mereka land cruiser?" tambah Thopaz.