BKKBN Sebut Seharusnya Tidak Ada Kemiskinan Ekstrem di Jakarta
Merdeka.com - Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Tavip Agus mengatakan, dengan adanya sejumlah bantuan sosial (bansos) yang telah digelontorkan Pemerintah Provinsi DKI seharusnya tidak ada penduduk miskin ekstrem di Ibu Kota.
“Sebetulnya orang-orang yang ada di DKI sudah diintervensi dengan berbagai skema yang ada. Inilah yang sedang dicari akar persoalannya,” katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (30/1).
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki sejumlah program bantuan sosial kepada masyarakat tidak mampu. Di antaranya Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Warga Lanjut Usia, kartu penyandang disabilitas, Kartu Pekerja Jakarta, bantuan operasional sekolah hingga pangan bersubsidi.
Kepala Bagian Umum BPS DKI Jakarta, Suryana menjelaskan, jumlah kemiskinan ekstrem di Jakarta itu setara 0,89 persen dari seluruh penduduk DKI mencapai 10,7 juta jiwa.
“Kemiskinan ekstrem di Jakarta dari 0,6 persen menjadi 0,89 persen atau meningkat 0,29 persen,” ujarnya.
Dia menjelaskan, data kemiskinan ekstrem itu merata di seluruh wilayah DKI namun paling banyak tersebar di Jakarta Utara (Jakut).
Suryana menambahkan, kemiskinan ekstrem indikatornya adalah tingkat kemampuan masyarakat untuk berbelanja atau daya beli hanya mencapai di bawah Rp11.633 per orang per hari atau sekitar Rp350 ribu per bulan.
Pemprov DKI Jakarta telah menyisir sebanyak 95.668 penduduk miskin ekstrem di Ibu Kota pada Maret 2022. Angka itu naik 0,29 persen dibandingkan Maret 2021 yang mencapai sekitar 95.391 jiwa.
Penyisiran dilakukan untuk memudahkan intervensi pemerintah mengurangi kemiskinan.
“Kami fokus bagaimana caranya dalam waktu singkat melakukan intervensi yang tepat dengan menetapkan sasaran,” terang Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Atika Nur Rahmania seperti dilansir dari Antara.
Penyisiran itu dilakukan untuk memastikan data sesuai nama dan alamat agar program pemerintah yang diberikan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem tepat sasaran.
“Jadi 'by name by address' itu yang harus kami identifikasi. Siapakah 95 ribu itu?” tutupnya.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggandeng BKKBN dan Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta untuk mengidentifikasi data kemiskinan ekstrem tersebut.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jakarta Diguyur Hujan Deras Sejak Malam, Ini Titik-Titik Banjir di Hari Pencoblosan Pemilu
BPBD melaporkan sejumlah wilayah terdampak banjir akibat hujan lebat yang mengguyur Ibu Kota semalam.
Baca SelengkapnyaDirut BPJS Kesehatan Sambangi RS Mata Cicendo Bandung, Pastikan Janji Layanan JKN Bandung
Fokus utama dalam penyelenggaraan Program JKN adalah bagaimana peserta dapat merasakan pelayanan yang optimal.
Baca SelengkapnyaJokowi Bakal Tambah Bantuan Beras ke Warga Prasejahtera Hingga Juni 2024 jika APBN Cukup
Jokowi menyerahkan bantuan pangan cadangan pangan pemerintah (CBP) kepada sejumlah penerima manfaat.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jenderal Bintang Dua Klaim Kriminalitas di Jakarta Turun Jelang Pencoblosan: Mereka Mau Nyoblos Dulu Kali
Seperti diketahui besok merupakan hari pemungutan suara secara serentak di seluruh Indonesia
Baca SelengkapnyaJakarta Diguyur Hujan Sejak Pagi, 38 Ruas Jalan Terendam Banjir
Isnawa mengatakan, BPBD DKI Jakarta telah mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah.
Baca SelengkapnyaSerahkan Bantuan Beras di Bantul, Jokowi: Setelah Juni Kalau APBN Cukup akan Dilanjutkan
Jokowi menjelaskan bahwa bantuan pangan berupa beras bisa dilanjutkan setelah bulan Juni jika anggaran negara mencukupi.
Baca SelengkapnyaPemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaBMKG Bicara Potensi Puting Beliung Ekstrem Muncul di Jakarta, Apa Cirinya?
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) berbicara soal potensi angin puting beliung ekstrem muncul di DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaTak Sesuai Domisili, 92 Ribu NIK KTP Warga Jakarta Dinonaktifkan Sementara Pekan Ini
Pasalnya, kata Budi penonaktifan akan dilakukan langsung oleh Kemendagri.
Baca Selengkapnya