Merdeka.com - Pengamat politik dari Universitas Presiden, Muhammad AS Hikam menilai upaya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menata PKL dengan cara melanggar aturan bisa memberikan dampak negatif. Pasalnya masyarakat akan mengabaikan aturan yang ada untuk kepentingan tertentu.

Sebelumnya, Anies mengatakan, wajar masyarakat melakukan pelanggaran karena kebutuhan dan keserakahan. Dia meminta agar pelanggaran karena kebutuhan hidup seperti rakyat kecil atau PKL diselesaikan dengan juga memberi solusi, tidak hanya hukuman semata.

"Dalam jangka panjang hal itu berdampak negatif. Bukan saja terhadap tata kota, tetapi juga terhadap ketaatan hukum dan ketertiban umum serta kamtibmas," katanya saat dihubungi merdeka.com, Sabtu (24/8).

Hikam mengingatkan, Mahkamah Agung telah memutuskan untuk mengembalikan fungsi trotoar untuk pejalan kaki. Seharusnya, dia menambahkan, Anies menyediakan tempat untuk PKL.

"Justru upaya menyiasati hukum tersebut yang perlu dikritisi oleh semua stakeholders di ibu kota. MA sudah tepat putusannya," tegasnya.

Untuk diketahui, Mahkamah Agung (MA) membatalkan kebijakan alih fungsi ruas jalan untuk pedagang kaki lima. Kebijakan demikian dinilai bertentangan dengan Pasal 127 ayat 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Alih fungsi badan jalan pernah dilakukan Anies di ruas Jl Jatibaru, Tanah Abang. Jalanan umum itu dijadikan lapak dagang PKL Tanah Abang. Aturan itu diatur dalam Pasal 25 ayat 1 pada Perda Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum.