Merdeka.com - Usai Mahkamah Agung (MA) membatalkan Pergub DKI Jakarta soal larangan sepeda motor melintas di Jalan MH Thamrin, Pemprov DKI Jakarta segera mencabut rambu-rambu berkaitan dengan aturan itu. Setelah rambu-rambu dicabut, baru kemudian sepeda motor akan diizinkan melintas.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Andri Yansyah, sebelum mencabut rambu, pihaknya akan menggelar rapat bersama Ditlantas Polda Metro Jaya, Dinas Bina Marga, dan Biro Hukum. Rapat dilaksanakan untuk membahas mekanisme baru pengaturan arus lalu lintas di Jalan MH Thamrin, termasuk juga membahas hal-hal teknis lainnya.

"Rencananya setelah besok kita melakukan rapat kita akan menurunkan rambu-rambunya. Rambu-rambunya kita copot dulu setelah itu nanti hasil putusan rapat seperti apa kita laksanakan. Tetapi yang jelas secepatnya akan kita lakukan pencabutan," jelasnya.

Rapat rencananya akan dilaksanakan Rabu (10/1) besok begitu juga dengan pencabutan rambu. Ia pun berharap mulai besok sepeda motor bisa melintas di Jalan MH Thamrin. Koordinasi dengan instansi terkait penting dilakukan mengingat di sekitar Jalan MH Thamrin ada beberapa proyek pembangunan seperti penataan trotoar.

Pembatalan Pergub DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 yang dikeluarkan pada era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ini bagi Andri merupakan pelecut agar pihaknya bisa segera merealisasikan penyediaan sarana transportasi publik yang memadai. Dengan demikian kesemrawutan arus lalu lintas di kawasan itu dapat diantisipasi.

"Kalau saya melihatnya positive thinking saja. Positive thinking dalam arti kata ini sebagai pelecut bagi kita untuk segera merealisasikan angkutan umum yang bagus," jelasnya.

Pihaknya juga berharap bisa segera merealisasikan program OK OCE Trip secara keseluruhan. Dia juga berharap proyek LRT dan MRT bisa segera rampung sehingga kapasitas jalan yang terbatas bisa dimaksimalkan untuk kendaraan umum.

"Mau tidak mau mempercepat infrastruktur yang ada. Bukan hanya di Sudirman-Thamrin tapi juga di lokasi-lokasi lain yang kebetulan melakukan pembangunan infrastruktur. Yang keempat pelaksanaan IRT harus kita percepat dan yang kelima kita juga harus bisa mengendalikan parkir secara optimal," paparnya.

"Kalau berbicara pola transportasi makro tidak hanya melulu berisi terkait pembatasan sepeda motor tapi ada variabel-variabel yang bisa kita lakukan," pungkas Andri Yansyah.