Merdeka.com - Panitia angket telah menyelesaikan penyelidikan terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ke pimpinan dewan. Hasilnya, mereka menemukan adanya pelanggaran terhadap undang-undang dan etika yang dilakukan Ahok.

Anggota panitia angket Prabowo Soenirman mengungkapkan, pihaknya tengah mempersiapkan untuk menggelar paripurna. Rencananya rapat yang membahas angket Ahok akan digelar Kamis (2/4) besok.

"Paripurna besok. Hari ini rapat internal dengan fraksi-fraksi buat persiapan paripurna," ungkapnya melalui pesan singkat, Rabu (1/4).

Sebelumnya, Panitia angket telah melaporkan hasil temuan mereka kepada pimpinan dewan. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mengatakan, pelanggaran pertama karena Basuki atau akrab disapa Ahok mengirimkan RAPBD DKI Jakarta 2015 yang bukan hasil pembahasan dengan dewan ke Kementerian Dalam Negeri. Pelanggaran kedua, mengenai sikap atau etika kepemimpinan mantan politisi Gerindra itu.

"Menurut kajian sementara ada pelanggaran yang dilakukan gubernur. Itu berdasarkan masukan dari para pakat. Pelanggarannya ada dua, undang-undang dan etika," ungkapnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (30/3).

Dia menambahkan, hasil ini rencananya akan disampaikan kembali kepada fraksi-fraksi melalui rapat paripurna. Dalam rapat tersebut akan ditentukan apakah anggota dewan akan? melanjutkan temuan tersebut dengan hak menyatakan pendapat (HMP).

"Lanjut ke HMP atau tidak, nanti diputuskan saat paripurna," tegasnya.

Sedangkan, Ketua panitia angket M Ongen Sangaji? mengatakan, rapat kali ini merupakan evaluasi terhadap temuan mereka. Sekaligus sebagai tahapan finalisasi sebelum akhirnya dilaporkan dalam rapat paripurna.

"Untuk mengevaluasi hal-hal yang sudah dilakukan, dan meminta masukan apa yang harus dilakukan ke depan. Sehingga bisa dipertanggungjawabkan?. Sehingga bisa masuk ke dalam paripurna angket," ungkapnya di ruang rapat pimpinan DPRD DKI Jakarta, Senin (30/3).

Menurutnya, keterangan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta dan tim ahli telah menyampaikan keterangan dan tanggapannya. Sehingga proses penyelidikan tidak perlu dilanjutkan. Mengingat waktu yang semakin sempit.

"Laporan kami sudah sampaikan minggu lalu, mengingat waktu sudah sangat mepet. Minggu ini sudah bisa kami lakukan paripurna," tegas politisi Hanura ini.

Namun, salah anggota panita angket yang juga Ketua Fraksi PPP DPRD DKI Jakarta Maman Firmansyah meminta rapat dilakukan secara tertutup. Sebab selama ini berjalannya rapat dilakukan secara terbuka.

"Selama ini kan kita sudah sering melakukan rapat secara terbuka. Tolong untuk yang satu ini dilakukan secara tertutup," ungkapnya.

Empat orang pimpinan dewan, M Taufik, Triwisaksana, Abraham Lunggana dan Ferrial Sofyan sepakat dengan usulan tersebut. Untuk itu Ongen meminta media meninggalkan ruang rapat. Hingga berita ini ditulis, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi belum nampak hadir.