Bermasalah, DPD minta wewenang penuh pelaksanaan dan pengawasan BPJS

Merdeka.com - Karut marut pelaksanaan BPJS Kesehatan sepertinya sudah menjadi rahasia umum. Banyak ditemukan, apalagi di daerah, peserta BPJS Kesehatan yang ditolak di sejumlah rumah sakit.

Tak hanya itu, ketersediaan obat-obatan serta sistem pembayaran juga masih membingungkan pemegang kartu BPJS Kesehatan yang notabenenya adalah masyarakat kalangan menengah ke bawah.

Wakil Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Fahira Idris mengungkapkan pihaknya mendapati beberapa permasalahan dalam penerapan BPJS Kesehatan di sejumlah daerah.

"Hasil temuan dan berdasarkan rapat dengan LSM dan para pakar, kami menemukan banyak masalah. Masalah itu seperti regulasi BPJS, sosialisasi BPJS, kepesertaan, pengadaan obat, sistem pembayaran, pengadaan obat, ketersediaan obat, fasilitas kesehatan dan ketenagakerjaan serta pelayanan BPJS kesehatan di RS," ujar Fahira dalam rapat paripurna DPD di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (29/9).

Untuk itu, Fahira meminta agar pengawasan serta pelaksanaan terkait BPJS Kesehatan diserahkan sepenuhnya kepada DPD untuk kemudian hasilnya akan dilaporkan ke DPR.

"Mohon pimpinan DPD untuk menyetujui dan mengesahkan regulasi ini sebagai keputusan DPD yang selanjutnya disampaikan ke DPR," tuturnya.