Merdeka.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menggelar nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (Mou) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu mengacu kepada banyaknya pengusaha yang terseret kasus korupsi belakang ini.

"KPK kita lihat akhir-akhir ini pengusaha terlibat suap, jadi Kadin merasa perlu untuk mengadakan kerjasama dengan KPK dalam hal pemberantasan dan pencegahan korupsi dikalangan pengusaha," ujar Wakil Ketua Umum Kadin bidang Hubungan Antar Lembaga Bambang Soesatyo di gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (15/4).

Bambang menolak jika kedatangannya ke KPK terkait penetapan Presdir PT Agung Podomoro Land sebagai tersangka. Hanya saja dia menilai kejadian yang menyeret pengusaha sekelas Presdir Agung Podomoro Land itu menjadi titik awal untuk memperbaiki kualitas para pengusaha di Indonesia.

Pria akrab disapa Bamsoet ini menambahkan kemungkinan juga hari ini Kadin bersama KPK akan menyusun draft MoU pencegahan dan pemberantasan korupsi di kalangan pengusaha.

"Ada kerjasama dan hari ini kemungkinan ada penyusunan draft kerjasama MoU antara kadin dengan KPK dalam hal bidang korupsi," tukasnya.

Seperti diketahui baru baru ini Presdir Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja terlibat pemberian suap terhadap DPRD DKI Jakarta terkait pembahasan raperda reklamasi teluk Jakarta. Sebelum kasus ini muncul adapula pengusaha bidang infrastruktur, Abdul Khoir yang menyuap anggota komisi V DPR agar memuluskan proyek jalan yang berada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.