Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo membuat gebrakan terbaru dengan melelang jabatan dalam mengangkat setiap jajaran pejabat Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). Sistem tersebut sejenis fit and proper test di mana setiap pegawai akan dilihat rekam jejak dan visi misinya.

"Sebenarnya mekanisme pengangkatan jabatan sudah diatur dalam Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BPJK) dan kalau diadakan fit and properties itu tidak masalah," kata Direktur Eksekutif Masyarakat Peduli Pembangunan Jakarta Arman Zakaria kepada merdeka.com, Senin (17/12).

Dirinya pun menilai sebenarnya cukup berpedoman pada BPJK tersebut. Namun, jika ingin benar-benar membersihkan Jakarta dan itu sudah keputusan Jokowi, maka mantan wali kota Solo itu harus berani dan segera merealisasikannya.

"Jokowi berani membawa perubahan internal, itu boleh-boleh saja selama membawa pengaruh positif," ujarnya.

Selain dengan fit and proper test, pembinaan dalam memilih pejabat SKPD juga menjadi faktor penting. Dengan begitu pejabat dibekali sesuatu dalam menjabat.

"Pembinaan juga tidak kalah penting," imbuhnya.

Seperti diketahui, lelang jabatan ini diusulkan oleh Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eko Prasodjo.