Bentuk pasukan merah, Ahok-Djarot belum tahu kapan seleksi petugas

Merdeka.com - Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, akan membuat pasukan khusus merenovasi rumah warga tak mampu. Mereka akan diberi nama pasukan merah.

Djarot mengatakan, saat ini Pemprov DKI Jakarta tengah mendata warga yang ingin bergabung di pasukan merah.

"Proses rekrutmen itu nanti. Sekarang masih pendataan. Seperti PPSU. Itu di bawah koordinasi Dinas Perumahan bekerja sama dengan Biro Pemerintahan," katanya di kawasan Lubang Buaya, Makassar, Jakarta Timur, Kamis (30/3).

Sebelumnya, Ahok, sapaan Basuki, mengatakan, mereka yang mendaftar pasukan merah akan seleksi. Jika mampu melewati sejumlah tahapan, mereka akan mendapatkan pelatihan untuk mempertajam kemampuan tukang bangunan.

"Pasukan Merah, mulai pendaftaran di kantor kelurahan, supaya mereka dilatih, dites, di perusahaan genteng atau apa. Yang bagus kita akan rekrut. Semacam PHL tapi di bawah dinas perumahan," kata Ahok saat blusukan di Koja, Jakarta Utara, Jumat (24/3) lalu.

Ahok mengungkapkan, tidak ada syarat khusus untuk dapat bergabung menjadi pasukan merah. Hanya saja, sebaiknya mereka yang ingin mendaftar memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan sertifikat keahlian.

"Nggak ada syarat apa-apa. Paling kelakuan baik, yang penting dia dilatih dulu di perusahaan-perusahaan genteng atau keramik. Syaratnya apalagi? Bagi kami yang penting dia itu jujur dan berkelakuan baik. Kita akan banyak melakukan perekrutan ini," tegasnya.

Ahok menjelaskan, kemungkinan pihaknya akan mempekerjakan sekitar 10.000 orang untuk menjadi Pasukan Merah. Sehingga nantinya mereka tidak hanya melakukan pembenahan rumah warga, tetapi juga rumah susun sederhana sewa (Rusunawa)

"Pasukan merah akan dipakai memelihara semua rusun, karena rusun subsidi. Kalau bayar kontraktor pelihara rusun enggak sanggup kita. Kita pengen yang pelihara rusun pasukan merah," ujarnya.

Ahok mengungkapkan, nantinya pasukan merah akan mendapatkan perlakukan serupa dengan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU). Di mana mereka akan mendapatkan gaji sesuai dengan UMP dan BPJS.