Merdeka.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melakukan peninjauan dalam rangka pengawasan pemilu terpadu (Awaslupadu) ke beberapa tempat pemungutan suara (TPS) di berbagai wilayah DKI Jakarta. Hasilnya, Bawaslu menemukan daftar pemilih tetap (DPT) bermasalah, salah satunya di Lembaga Permasyarakatan (LP) Cipinang.

"Jadi temuan di LP Cipinang itu tadi bahwa DPT yang ada itu justru malah tidak ada nomor NIK-nya. Andaikata ada nomor NIK pun kodenya 00, dan identitasnya kurang lengkap, itu yang kita temukan. Jadi standarisasi dari sebuah daftar pemilih tetap, kolom-kolomnya itu harusnya sudah terisi lengkap tapi itu banyak yang kosong," ujar Nasrullah kepada merdeka.com, saat ditemui ditemui kantor Bawaslu RI, Rabu (11/7).

Menurut Nasrullah, ada beberapa temuan permasalahan yang terlihat di LP Cipinang, salah satunya adanya beberapa pemilih yang sudah meninggal dunia tapi masih terdaftar.

"Lalu juga ada pemilih yang sudah bebas, tapi namanya masih tercantum. Nah ketika dia bebas dan masih tercantum, bisa jadi dia juga tercantum di tempat lain. Jadi itu problemnya," kata dia.

Selain ke LP Cipinang, Bawaslu juga melakukan tinjauan ke Rumah Sakit Persahabatan. Disebutkan Nasrullah, dalam proses pemantauan Bawaslu tersebut, ternyata ada pemilih yang sulit menggunakan hak pilihnya, karena terbentur dengan Form A-8.

"Nah Form A-8 itu adalah kalau ingin menggunakan hak pilih di TPS lain, yang bersangkutan harus membawa Form A-8. Form A-8 itulah yang sebagai bukit bahwa si pemilih ini terdaftar sebagai pemilih di tempat lain dalam wilayah DKI," jelasnya.

Dia juga menambahkan, selain pada TPS khusus, Bawaslu juga melakukan kunjungan pada TPS umum. Di tempat itu Bawaslu menemukan adanya 37 warga yang sudah terdaftar dalam DPS tetapi tidak terdaftar di DPT.

"Sehingga dari 37 orang itu, hanya satu diantaranya yang sempat menggunakan hak pilih. Tetapi selebihnya tidak mau menggunakan hak pilih karena dia merasa malu karena tidak terdaftar dalam DPT. Jadi sudah terlanjur malu dan itu temuan yang kami dapat," pungkasnya.