Merdeka.com - Beberapa program pemerintah provinsi DKI Jakarta belum bisa direalisasikan karena terkendala peraturan pusat dan daerah. Hal itu membuat anggota DPRD setempat mengkritik Gubernur Joko Widodo.

Sebab, akibat program tidak terealisasi membuat penyerapan anggaran menjadi tidak maksimal seperti yang diharapkan Jokowi. Bahkan anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Ali Manaat menilai rencana Jokowi dalam membuat ruang terbuka hijau (RTH) hanya mimpi belaka.

Sementara itu, Pengamat Perkotaan Yayat Supriyatna menilai, sebenarnya program yang dicanangkan mantan Wali Kota Solo itu bagus dan dapat direalisasikan. Namun sebelum itu pihak pemprov DKI harus memperhatikan hal-hal bersifat mendasar, seperti masalah pembebasan tanah.

"Membuat rusunawa, Taman Kota, Ruang Terbuka Hijau, itu semua terkendala pembebasan tanah. Untuk masalah pertanahan itu adalah wewenangnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) jadi program percepatan itu agak sulit," kata Yayat kepada merdeka.com, Selasa (25/6).

Menurut dia, bukan sebuah mimpi bagi Jokowi untuk merealisasikan program-programnya yang terkendala masalah pembebasan lahan. Namun yang pasti untuk pembangunan memerlukan waktu cukup lama.

"Kalau menurut saya, untuk tahun pertama harusnya pemprov fokus untuk pembebasan lahan. Baru tahun kedua bisa fokus untuk pembangunan. Jadi itu bukan mimpi hanya masalah waktu saja," ujarnya.

Yayat pun mempertanyakan para ahli hukum yang ada di lingkungan pemprov DKI. Seharusnya sebelum Jokowi membuat perencanaan tersebut, para ahli hukum itu memberikan masukan terkait peraturan pertanahan.

"Mereka baru menyadarinya sekarang, ke mana dari kemarin-kemarin para ahli hukum di pemprov," imbuhnya.

Untuk ke depan, lanjutnya, bagaimana lobi Jokowi kepada DPRD untuk memberi kelonggaran kepada pemprov agar masalah demi masalah yang dihadapi bisa pelan-pelan diatasi, tentunya dengan dispensasi waktu.

"Sekarang kita menunggu kebijakan Pemprov dan DPRD saja," terangnya.