Merdeka.com - Penghuni rumah susun di Jakarta diketahui menunggak pembayaran sewa. Data Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI mencatat sejak Januari-Juni 2017, tunggakan mencapai Rp 32 miliar.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah menegaskan tidak akan mengusir penghuni rusun yang menunggak pembayaran.

"Kita kan pemerintah melayani masyarakat, enggak mungkin kita kejam sama masyarakat kita, enggak kita usir," ungkap Saefullah di Jakarta, Selasa (8/8).

"Orang hidup itu ada konsekuensi ada pembiayaan Tuhan aja kasih pajak kita apa itu harus bayar zakat fitrah. Itu kan ibadah, kalau dia bayar rusun ibadah sama keluarganya jadi nyaman," sambungnya.

Namun Saefullah menegaskan perlu adanya kesadaran masyarakat untuk membayar rusun, karena uang dari pembayaran untuk meningkatkan dan memperbaiki rusun sendiri bukan untuk Pemprov DKI.

Mantan Wali Kota Jakarta Pusat ini menyindir banyak warga rusun yang mampu membeli rokok tapi tidak mampu membayar rusun. Hal itu menurutnya sangat tidak masuk akal.

"Analogi saya sama rokok saja lah kalau teman-teman saudara kita ngerokok coba dipikirkan Rp 22.000 satu bungkus rokok, 10 kali Rp 220.000 kalau 4 minggu sudah Rp 840.000 hampir Rp 1 juta. Mari kita bangun kesadaran (bayar rusun). Karena ini bukan masuk dalam kas pemerintah ini akan dikembalikan untuk rusun itu," pungkasnya.