Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan pembebasan lahan untuk pembangunan jalur Moda Raya Terpadu (MRT) Kota-Ancol Barat pada tahun ini. Lahan yang dibutuhkan seluas 196,292 meter persegi yang terletak di tiga lokasi.

"Pelaksanaan pengadaan tanah ini direncanakan pada tahun 2021 sampai dengan 2023," ujar Kepala Dinas Perhubungan Syafrin Liputo, Selasa (30/3).

Tiga lokasi lahan yang akan dibebaskan yaitu; Stasiun Mangga Dua, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, Stasiun Ancol Marina, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, Stasiun Ancol Barat, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara.

Lebih lanjut, dia menuturkan, pembangunan fisik jalur akan dimulai pada 2023, atau setelah proses pembebasan lahan selesai.

Syafrin mengatakan, pembiayaan atas pengadaan tanah ini berasal dari APBD DKI Jakarta. Sementara untuk penempatan prasarana Stasiun MRT disesuaikan dengan kondisi lapangan yang didukung kajian teknis dari PT MRT Jakarta.

Dasar hukum penentuan jalur MRT Kota-Ancol Barat berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 92 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalur Mass Rapid Transit (MRT) Koridor Kota – Ancol Barat.

Sedangkan dasar pembebasan lahan atau pengadaan lahan untuk jalur ini sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Sebelumnya manajemen PT MRT Jakarta menyatakan pembebasan lahan untuk keperluan depo seluas 20 hektare di Ancol Barat, Jakarta Utara, sekitar Rp1,5 triliun, dan akan mulai dilakukan pada 2021 mendatang.

Pembebasan lahan yang berbarengan dengan pembangunan trase II-B jurusan Kota-Ancol ini sesungguhnya direncanakan dilakukan pada 2020, namun harus ditunda akibat direalokasi untuk penanganan Covid-19.

"Rencana tahun depan (pembebasan lahan) karena tahun ini bisa dikatakan tidak ada pendanaan dari Pemprov," kata Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar saat dihubungi di Jakarta, Kamis (9/7/2020).