Banggar DPRD DKI Usulkan APBD Perubahan 2020 Naik Jadi Rp63,23 Triliun
Merdeka.com - Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2020 naik jadi sebesar Rp63,23 triliun dari sebelumnya Rp60,6 triliun.
"Penyesuaian Rp63,23 triliun. Refocusing awal Rp47 triliun, kemudian dalam proses dilakukan, itu kan pas PSBB awal. Pas PSBB transisi, kita lihat ada pergerakan, ada potensi pajak yang bisa kita tingkatkan, bergeser ubah angka. Angkanya di Rp59 triliun. Keluar Pergub 100/2020, angkanya di Rp61,4 triliun sekian dan akhirnya jadi Rp63,23 triliun," kata anggota Banggar DPRD DKI Jakarta S Andyka dikutip dari Antara, Kamis (29/10).
Dia menyebut, pada prosesnya juga ada perubahan dan penurunan cukup jauh dari APBD 2020 sebesar Rp87,92 triliun adalah akibat pandemi Covid-19.
Peningkatan dari usulan Pemprov DKI ini, kata Wakil Ketua Fraksi Gerindra ini, DPRD melihat bahwa masih ada potensi pendapatan, khususnya di sektor pajak.
"DPRD punya fungsi anggaran, kita gali potensi yang kira-kira tidak beratkan masyarakat, contoh pajak PBB. Saya sampaikan, dalam pajak bumi dan bangunan (PBB), piutang itu melebihi Rp5 triliun. SPPT Rp9,9 triliun yang dikeluarkan tahun ini, piutang yang belum ditagih Rp5 triliun," ujarnya.
Potensi pajak itulah yang bisa menaikkan anggaran di APBD-P 2020. Sehingga, total anggaran yang disetujui menjadi Rp63,23 triliun.
"Kami dalam rapat Banggar besar, masih bisa dilihat, masih bisa dinaikkan potensi Rp1,7 triliun. Pendapatan dari pajak jadi Rp32,5 triliun. Total belanja jadi Rp63,23 triliun," terang Andyka.
Angka itu, dia menambahkan, usulan kenaikan itu akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan bersama eksekutif. Andyka menyebut ada dua paripurna sebelum APBD-P digunakan.
"Senin (2/11) kita MoU, paripurna MoU, kemudian Selasa (3/11) paripurna penetapan," tutupnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
ADB Ingatkan Kenaikan Harga Beras Bisa Ganggu Perekonomian di Asia-Pasifik
ADB mengingatkan kenaikan harga beras bisa mengganggu perekonomian Asia-Pasifik yang diramal mampu tumbuh 4,9 persen di 2024.
Baca SelengkapnyaCukai Rokok Naik 10 Persen Mulai 1 Januari 2024, BPS: Bakal Berdampak ke Inflasi
Meski demikian, Amalia tidak menyebutkan besaran andil inflasi kenaikan cukai rokok hingga 10 persen di tahun ini.
Baca SelengkapnyaBupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Bungkam Seusai Diperiksa KPK
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali diperiksa penyidik KPK terkait dugaan pemotongan dan penerimaan dana insentif ASN di lingkungan BPPD Sidoarjo, Jumat (16/2).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai
AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.
Baca SelengkapnyaJokowi akan Cek APBN Sebelum Lanjutkan Bansos: Kalau Anggaran Tak Memungkinkan Tidak Diteruskan
Jokowi menuturkan bantuan pangan dilanjutkan apabila anggaran tercukupi.
Baca SelengkapnyaPDIP soal Solusi Harga Cabai: Prabowo Prioritaskan Menambah Alutsista dan Utang Luar Negeri
Hasto menilai capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo mirip seperti Jokowi.
Baca SelengkapnyaUsai Dipecat BK, AWK Bisa Kembali Jadi Anggota DPD
AWK baru direkomendasikan dipecat, belum ada surat keputusan dari Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi Pecat Arya Wedakarna Sebagai Anggota DPD dari Bali
Melalui keputusan presiden, Jokowi juga memberhentikan Arya sebagai anggota MPR RI periode 2019-2024.
Baca SelengkapnyaPejabat BPPD Potong Intensif ASN Rp2,7 Miliar untuk Bupati Sidoarjo
Permintaan dana insentif itu disampaikan tersangka secara langsung dan ASN dilarang membahasnya.
Baca Selengkapnya