Merdeka.com - Pada Hari Raya Idul Adha pekan lalu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sempat membagi-bagikan uang receh senilai Rp 5 ribu atau goceng kepada beberapa pengemis dan anak-anak. Hal itu dilakukan Jokowi usai melaksanakan ibadah salat Jumat di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta, Jumat (26/10).

Bagi-bagi uang ala Jokowi mendapat sorotan. Ada yang beranggapan Jokowi melanggar Perda DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Benarkah Jokowi melanggar Perda?

"Ya pas hari kurban tidak apa-apa," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Senin (29/10).

Untuk wilayah DKI Jakarta, larangan mengemis telah diatur di dalam Perda DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Perda DKI 8/2007). Di dalam Pasal 40 Perda DKI 8/2007 diatur mengenai larangan untuk mengemis, tetapi juga melarang orang memberi uang atau barang kepada pengemis.

Berikut isi Pasal 40 Perda DKI Jakarta 8/2007

Setiap orang atau badan dilarang:

a. Menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil;

b. Menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil;

c. Membeli kepada pedagang asongan atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen, dan pengelap mobil.

Pelanggaran Pasal 40 huruf a Perda DKI Jakarta 8/2007 diancam dengan pidana kurungan paling singkat 20 hari dan paling lama 90 hari atau denda paling sedikit Rp 500 ribu dan paling banyak Rp 30 juta (Pasal 61 ayat (2) Perda DKI 8/2007). Sedangkan, untuk pelanggaran Pasal 40 huruf b dan c Perda DKI 8/2007diancam dengan pidana kurungan paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit Rp 100 ribu dan paling banyak Rp 20 juta (Pasal 61 ayat (1) Perda DKI 8/2007).