Awasi kecurangan, Panwaslu Jakarta mulai rapat
Merdeka.com - Hari ini panitia pengawas pemilu (Panwaslu) DKI Jakarta melakukan rapat koordinasi untuk mengevaluasi secara retrospektif dan antisipasi prospektif potensi kerawanan yang dapat muncul pada putaran kedua pemilihan gubernur (pilgub) DKI Jakarta. Nantinya Panwaslu akan melakukan assessment terhadap pelanggaran yang muncul sebelumnya.
"Pertama, assessment pelanggaran yang muncul pada putaran pertama, yakni pelanggaran administrasi yang terbanyak dan diteruskan kepada KPU DKI Jakarta," ujar Ketua Panwaslu DKI Jakarta Ramdansyah, di Jakarta, Senin (27/8).
Dia menjelaskan, untuk penurunan alat peraga dilakukan oleh jajaran Satpol PP DKI Jakarta, di mana untuk alat peraga dipasang sebelum waktunya dan melanggar white area berdasarkan SK KPU DKI Jakarta. "Serta alat peraga yang menghasut atau menghina seseorang, suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Secara umum hampir seratus ribu alat peraga diturunkan," kata dia.
Kedua, assessment pelanggaran akan hak politik warga yang hilang pada putaran pertama, di mana Panwaslu DKI telah mengerahkan seluruh jajaran pengawas hingga tingkat kelurahan untuk membuka posko pengaduan DPT dan mendapatkan 950 warga yang melapor karena kehilangan hak pilihnya.
"Tindak lanjut posko pengaduan DPT Panwaslu DKI dilakukan KPU DKI Jakarta dengan mengakomodir DPT Tambahan Khusus yang berjumlah 34.603 pemilih untuk putaran kedua," ujarnya.
Sedangkan yang ketiga, untuk assessment dugaan pelanggaran tindak pidana Pilkada, di mana sejauh ini Panwaslu DKI sudah melakukan tindak lanjut dugaan 13 kasus tindak pidana Pilkada DKI Jakarta yakni isu kampanye di luar jadwal menjadi dominan dalam dugaan pelanggaran tindak pidana Pilkada.
"Selebihnya Panwaslu juga menyerahkan kepada pihak yang berwenang seperti pihak kepolisian atas dugaan pidana umum. Keempat, assessment tindak lanjut sengketa pasangan calon diselesaikan Panwaslu dengan baik dalam kasus Jakarta Berkumis," ujar dia.
Turunkan 249 alat peraga
Panwaslu telah menurunkan 294 alat peraga jelang putaran kedua. "Dari 294 alat peraga berupa spanduk, jumlah alat peraga dari pasangan calon nomor urut 1 berjumlah 218 buah dan spanduk dari pasangan calon nomor urut 3 berjumlah 76 buah," ujar Ramdansyah.
Menurutnya, Panwaslu merekomendasi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memfasilitasi pemasangan spanduk kedua pasangan calon di kantor-kantor pemerintah.
"Tujuannya agar pada amanat UU Nomor 32/2004 tentang Pemda, agar dalam Pemilukada tetap menjaga keindahan dan kebersihan kota dapat terjaga. Jika diperlukan Pemprov DKI dapat memasang identitas atau profil kedua pasangan calon seperti yang diserahkan kepada KPU DKI Jakarta di kantor-kantor pemerintah, agar warga Jakarta dapat mengenal lebih dalam cagub atau cawagubnya," kata dia.
Ramdansyah menjelaskan, Panwaslu juga akan terus mengimbau agar alat peraga tidak dipasang sebelum masa kampanye yakni pada 14,15 dan 16 September 2012. "Apabila alat peraga masih terpasang akan tetap direkomendasikan untuk diturunkan karena merupakan pelanggaran administrasi," ujarnya.
(mdk/has)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kinerjanya Dikritik Megawati, Ini Tanggapan Bawaslu
Bawaslu memastikan, mereka telah menjalankan apa yang menjadi tugasnya sebagai pengawas Pemilu.
Baca SelengkapnyaJokowi Jawab Tudingan Kecurangan Pemilu 2024: Laporkan ke Bawaslu
Jokowi meminta pihak yang menemukan kecurangan untuk melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Baca SelengkapnyaUsai Pemilu, Polisi Pastikan Kondisi Jakarta dan Sekitarnya Aman Terkendali
Pencoblosan Pemilu 2024 dilakukan pada Rabu, 14 Februari kemarin.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ganjar soal Jokowi Naikkan Tunjangan Bawaslu Jelang Pencoblosan: Mudah-Mudahan Bukan Godaan atau Suap
Ganjar Pranowo merespons keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menaikan tunjungan pegawai Bawaslu
Baca SelengkapnyaBawaslu Kena Somasi, Dianggap Tebang Pilih Tangani Aduan Dugaan Pelanggaran Pemilu
Bawaslu dinilai diskriminatif dalam menangani laporan pelanggaran pemilu
Baca SelengkapnyaPemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaDi Sulteng, Jokowi Apresiasi Gebrakan Mentan Lakukan Percepatan Tanam Padi
Luas hamparan panen di Desa Pandere, Kecamatan Gumbasa seluas 266 hektar.
Baca SelengkapnyaGanjar Sepakat dengan Wapres soal Dugaan Penyalahgunaan Bansos: Penting untuk Ditindaklanjuti Bawaslu
Ganjar sudah memprediksi penyaluran bantuan sosial (bansos) kerap dimanfaatkan para pejabat untuk mengkampanyekan salah satu paslon.
Baca SelengkapnyaPersaudaraan Jangan Sampai Memudar karena Tidak Bisa Menerima Hasil Pemilu
Masyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024
Baca Selengkapnya