Aturan Pengecualian Kepemilikan SIKM Pemprov DKI Jakarta Dinilai Diskriminatif

Merdeka.com - Aturan yang tertuang dalam surat nomor 490/609 tanggal 5 Juni 2020 perihal Pengecualian Kepemilikan SIKM yang diterbitkan oleh Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta menuai kontroversi. Aturan tersebut dinilai diskriminatif.

Surat Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta yang juga selaku Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 DKI Jakarta, menegaskan dalam poin 1 yakni pengecualian kewajiban profesi penegak hukum (hakim, jaksa, penyelidik, penyidik) untuk memiliki Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur No 47/2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar dan atau Masuk Provinsi DKi Jakarta. Namun sayangnya profesi penegak hukum advokat atau lawyer tidak masuk dalam kategori yang dikecualikan.

"Kami menilai kebijakan Pemerintah DKI Jakarta yang hanya memberikan pengecualian atas kewajiban SIKM terhadap hakim, jaksa dan penyelidik atau penyidik, sangat diskriminatif dan pilih-pilih. Padahal proses penegakan hukum dalam masa pandemi Covid-19 adalah kegiatan dan aktivitas yang terus dilakukan oleh Advokat atau Lawyer dalam rangka kepentingan dan hak asasi manusia saksi, tersangka, terdakwa dan terpidana demi tercapainya keadilan dan kepastian hukum," ujar Ketua Umum Advokat Alumni Unsoed, Herry Suherman SH dalam rilisnya, Sabtu (6/6).

Menurut Herry, bahwa berdasarkan UU No 18 tahun 2003 tentang Advokat, dalam Pasal 5 ayat 1 menyatakan, 'Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri, yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan'. Pasal tersebut bermakna bahwa profesi Advokat setara dengan penegak hukum lainnya (hakim, jaksa, polisi) dalam konteks penegakan hukum.

"Dengan pengertian tersebut, surat tersebut jelas-jelas melecehkan dan menurunkan martabat profesi Advokat dalam penegakan hukum," terangnya.

Atas terbitnya surat pengecualian tersebut, para advokat yang tergabung dalam Advokat Alumni Unsoed (AAU) meminta klarifikasi dan penjelasan terkait subtansi surat Sekda Provinsi DKI Jakarta yang tidak memasukkan profesi advokat atau lawyer dalam kategori profesi penegak hukum yang dikecualikan wajib SIKM.

Kedua mendesak agar Pemprov DKI Jakarta segera membuat surat atau kebijakan serupa yang memberikan perlakukan yang sama seperti penegak hukum lainnya, dalam rangka menjalankan tugas penegakan hukum. "Dan meminta meminta maaf kepada para advokat di seluruh Indonesia karena telah bersikap diskriminatif dalam mengeluarkan kebijakan atas pengecualian kewajiban SIKM dan melecehkan profesi Advokat," pungkas Herry.