Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengutarakan bahwa ada beberapa isu yang harus diselesaikan untuk menanggulangi banjir di wilayah pesisir Jakarta. Mulai dari isu infrastruktur, lingkungan, sampah, maupun kelestarian mangrove yang memerlukan perhatian dan kolaborasi seluruh pihak.

Hal itu disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja bersama para menteri dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke lokasi tanggul pengaman pantai (National Capital Integrated Coastal Development/NCICD) Muara Baru dan Kali Adem, Jakarta Utara pada Kamis (16/9) lalu.

Terkait pelestarian Mangrove, kata Menko Luhut, salah satu alternatif solusinya adalah dengan merawat Taman Konservasi Suaka Margasatwa. Kawasan yang merupakan benteng alam ini, jika dirawat dengan baik, akan mampu menampung luapan Sungai Angke, menahan rob, serta menstabilkan tanah dari ancaman penurunan permukaan tanah (land subsidence) yang mencapai 7-10 cm/tahun.

"Luas taman konservasi ini seluas 25,02 hektar. Meskipun dibandingkan dengan wilayah konservasi lainnya tergolong kecil, tetapi ini menjadi penting bagi DKI Jakarta. Kalau tidak, ditakutkan akan muncul dampak bagi lingkungan sekitar, termasuk bagi anak cucu kita," tegasnya.

Terkait persoalan infrastruktur, Kementerian PUPR akan membangun tanggul pengaman pantai NCICD sepanjang 11.080 kilometer. Di mana 255 meter di antaranya sudah selesai dan tersisa 10.825 kilometer lagi," beber Menteri Basuki Hadimuldjono yang ikut dalam kunjungan.

Selain itu, masih ada 22.468 kilometer yang jadi proyek Provinsi DKI Jakarta.

Sejauh ini, terdapat 7.074 km yang belum terbangun dan ditargetkan selesai pada tahun 2022-2026. Lebih rinci, khusus untuk NCICD di Muara Baru dirancang untuk dibangun sepanjang 2.037 kilometer dan menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR.

Membahas soal pemukiman, dalam kesempatan yang sama, Menteri Sofyan Djalil menegaskan agar wilayah tersebut tidak dijadikan pemukiman kumuh. "Kita nggak boleh biarin satu kapal masuk, terus yang lain jadi ikutan masuk. Karena punya kapal di sini, mereka akan bikin rumah di sini," sebutnya.

Kemudian, Menko Luhut bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Gubernur DKI juga meninjau Kali Adem yang merupakan muara dari banjir kanal barat. Lokasi tersebut dipenuhi oleh kapal nelayan dan pemukiman yang terus bertambah, sampah yang menyumbat, penimbunan kulit kerang di badan sungai, dan terjadinya pembobolan tanggul sebagai jalan menuju kapal.

"Di sini memang sudah banyak pemukiman warga dan kapal-kapal, tapi masyarakat juga sudah melakukan penanaman mangrove di lahan seluas 10 hektar, yang sebelumnya dijadikan timbunan sampah. Permasalahan sampah diharapkan dapat terus tertangani, terlebih Indonesia memiliki target penanganan sampah di laut sampai 70 persen pada tahun 2025, sebagaimana amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut," terangnya.

Untuk itu, Menko Luhut meminta agar dilakukan rapat lebih lanjut tentang permasalahan yang ada. Pemerintah juga akan melakukan diskresi sesuai aturan negara dan membuat kebijakan untuk bersama-sama menanganinya.

"Ini supaya kawasan ini bisa segera rapi dan bersih," tutup Menko Luhut.

Sebagai informasi, kunjungan tersebut dihadiri pula oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Gubernur DKI Jakarta.