Merdeka.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta bersama tripartit, yakni pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja akan menggelar sidang dewan pengupahan, hari ini. Sidang akan membahas besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023.

"Belum (dapat angka UMP DKI 2023)," kata Wakil Ketua Apindo DKI Nurjaman kepada wartawan, dikutip Selasa (22/11).

Nurjaman memastikan, Apindo DKI akan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 dalam menentukan besaran UMP DKI 2023.

"Kami tetap berpedoman kepada peraturan, yakni PP 36," kata Nurjaman.

Menurut Nurjaman kenaikan UMP hingga 13 persen yang diminta serikat buruh sah-sah saja. Namun, kata dia hal tersebut dikembalikan pada kemampuan perusahaan.

"Enggak papa, minta boleh. Tapi apakah ada kemampuan perusahaan? Nanti kita lihat," kata Nurjaman.

Sebagai informasi, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah menentukan bahwa kenaikan UMP 2023 maksimal 10 persen.

Sementara itu, diketahui Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono masih belum menentukan besaran nilai UMP DKI Jakarta 2023. Mengenai menaikkan UMP DKI 2023 sebanyak 10 persen, Heru Budi mengaku masih menghitung besarannya.

"Itu (UMP DKI 2023) sedang dihitung," kata Heru kepada wartawan, Minggu 20 November 2022.

Heru berharap Pemprov DKI dapat memutuskan nilai UMP yang terbaik untuk para buruh di Ibu Kota.

"Mudah-mudahan (keputusan soal nilai UMP) yang terbaik buat teman-teman pekerja," kata Heru.

Untuk diketahui, Dewan Pengupahan DKI Jakarta telah menggelar sidang pengupahan perdana berkait nilai UMP DKI 2023 pada Selasa (15/11/2022).

Dalam sidang itu, unsur buruh meminta UMP DKI 2023 naik 13 persen. Sementara itu, unsur pengusaha mengaku merasa berkeberatan dengan permintaan unsur buruh.

Unsur pengusaha sendiri belum mengusulkan nilai UMP DKI 2023 saat sidang pengupahan perdana itu.

Reporter: Winda NelfiraSumber: Liputan6.com