KAPANLAGI NETWORK
MORE
  • FIND US ON

APBD telat, Jokowi berkelit baru dilantik 15 Oktober

Jumat, 4 Januari 2013 10:25 Reporter : Nurul Julaikah
Jokowi. ©2013 Merdeka.com/Arie Basuki

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi melayangkan surat teguran kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jojowi) soal penyelesaian pembahasan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD 2013. Jokowi langsung menjawab teguran dari Gamawan Fauzi.

"Ya gimana gak telat, wong dilantik baru 15 Oktober. Kalau gak mau telat ya gak usah dirombak, tapi memang kemarin kita rombak total. Kemudian kita dilantik kan pertengahan Oktober, jadi pasti telat," ujar Jokowi di Balai Kota, Jakarta Pusat (4/1).

Jokowi membantah keterlambatan penyelesaian APBD 2013 karena terganjal di DPRD DKI Jakarta. "Nggak. Diganjal apanya. Enggak. Hanya masalah komunikasi saja, penjelasan-penjelasan program. Yang kurang detil di detilkan, itu saja. Saya kira kita ini memang sudah saling menyadari bahwa legislatif dengan eksekutif itu mitra," kata dia.

Menurut Jokowi, DPRD hanya minta penjelasan dalam program dalam APBD tersebut. "Ya biasa toh ada sebuah program yang dikoreksi minta diperjelas, diperbaiki, saya kira tidak ada masalah. Jadi nggak ada lah ganjal mengganjal. Menurut saya ini sangat lancar, sangat baik," ujar dia.

Jokowi menargetkan APBD 2013 akan rampung pada akhir Januari 2013, karena dia sudah berkomunikasi dengan dewan. "Yang paling penting kita sudah komunikasi bolak balik dengan dewan agar bisa dipercepat. Perkiraan kita kalau gak dipertengahan ya di akhir (Januari) sudah rampung. Rampung," tegas Jokowi.

Sebelumnya, menurut Juru Bicara Kemendagri Reydonnyzar Moenek, sesuai ketentuan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 54 ayat 1 dinyatakan bahwa Pengambilan Keputusan bersama DPRD dan kepala daerah terhadap rancangan APBD dilakukan selambat-lambatnya 1 bulan sebelum tahun anggaran berjalan. Persetujuan bersama selambat-lambatnya dilakukan 30 November.

"Namun dalam catatan kita, hingga tanggal 28 Desember 2012, belum ada kesepakatan antara kepala daerah dengan DPRD, baik Jakarta maupun Aceh," terangnya. [ded]

Topik berita Terkait:
  1. Jokowi Ahok

Rekomendasi Pilihan

Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Subscribe and Follow

Temukan berita terbaru merdeka.com di email dan akun sosial Anda.